Presiden Prabowo: Pembangunan Bangsa Bukan Tugas Presiden Seorang Diri

Jakarta, IDM – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pembangunan bangsa tidak dapat dibebankan hanya kepada Presiden maupun pemerintah.

Menurutnya, kemajuan Indonesia merupakan hasil kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8).

“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.

Prabowo menilai pentingnya orkestrasi seluruh kekuatan nasional dalam menjalankan agenda pembangunan.

Bagi Indonesia, pembangunan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas politik, kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, hingga ketahanan nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan kontribusi sejumlah lembaga negara dalam menjalankan amanat konstitusi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan 895 Jembatan Merah Putih Presisi, Akses 2 Juta Warga Dibuka

Presiden menyebut MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan dengan memperkuat literasi konstitusi sekaligus merawat nilai-nilai fundamental bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara itu, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026.

Salah satunya adalah UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

“Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan,” ujar Presiden.

Di sisi lain, DPD RI disebut telah menghimpun 10.883 aspirasi masyarakat dari 38 provinsi sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah.

Baca Juga: Karhutla Mengintai 6 Provinsi, Menko Polkam Djamari Kerahkan Operasi Darat hingga Flexible Tank

Peradilan Jadi Benteng Terakhir Rakyat

Dalam aspek penegakan hukum, Presiden memberikan perhatian terhadap kinerja lembaga yudikatif.

Mahkamah Agung (MA) sepanjang 2025 menangani 38.148 perkara dan telah memutus 37.973 perkara, dengan tingkat produktivitas mencapai 99,54 persen.

Sebanyak 96,74 persen perkara bahkan diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Capaian tersebut disebut sebagai tingkat ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah MA.

Presiden juga menyoroti kinerja Mahkamah Konstitusi (MK). Sepanjang 2025, MK menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus.

Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 84,51 persen permohonan ke MK telah diajukan secara daring.

Digitalisasi tersebut dinilai semakin membuka akses keadilan bagi masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia.
“Warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta,” kata Prabowo.

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) menerima 1.402 laporan masyarakat sepanjang Januari hingga Juni 2026 dan mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bongkar 1.000 Tambang Ilegal, Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Usut Dugaan Deking Aparat

Presiden juga mengungkapkan capaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan sepanjang 2025.

Menurut Prabowo, meningkatnya kepercayaan dunia terhadap auditor Indonesia juga tercermin dari terpilihnya BPK sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028–2031 serta anggota United Nations Board of Auditors periode 2026–2032.

Bagi Presiden, penguatan institusi hukum harus berjalan bersamaan dengan penjagaan keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas hakim.

Hal tersebut menjadi penting karena lembaga peradilan merupakan salah satu benteng terakhir masyarakat dalam memperoleh keadilan.

“Bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita,” tandas Prabowo.