Presiden Prabowo Larang BUMN Industri Pertahanan Dijual ke Asing

Jakarta, IDM – Pemerintah terus berupaya untuk memajukan dan memperbaiki tata kelola di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya BUMN dari industri pertahanan.

Presiden Prabowo Subianto bahkan dengan tegas menyatakan dirinya tidak rela jika perusahaan-perusahaan negara jatuh ke tangan pihak asing.

Hal tersebut ia sampaikan saat peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).

Baca Juga: Polri Bongkar Mega Korupsi, Menko Polkam Janji Koruptor Diburu Tanpa Pandang Bulu

“Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang,” tegas Prabowo.

Prabowo menyebutkan beberapa perusahaan dari industri pertahanan seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad, hingga PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang sempat ingin dijual ke pihak asing. Namun, di bawah kepemimpinannya, pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola BUMN.

"Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia mau dibunuh. Mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang akan kita bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," ucapnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, kata Prabowo, berbagai upaya dilakukan pemerintah seperti memberantas korupsi dan berkomitmen membangkitkan industri pertahanan dalam negeri agar memiliki daya saing global.

Prabowo juga menyinggung soal kapabilitas dan kapasitas PT PAL Indonesia yang saat ini telah memproduksi kapal cepat rudal 60m KRI Sampari yang 100 persen diproduksi insinyur lokal.

"PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat," katanya.

Baca Juga: Demokrasi Papua jadi Taruhan, Kemenko Polkam Tancap Gas Kawal DOB

Selain PT PAL Indonesia, saat ini, kata Prabowo, pasukan militer kerajaan Arab Saudi menjalin kerja sama pertahanan dengan PT Pindad.

“Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi ini akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji,” tuturnya.

Presiden pun berharap industri pertahanan dalam negeri akan terus bangkit melalui tata kelola badan usaha yang transparan, bertanggung jawab dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat.