Prabowo Tak Segan Lawan Jenderal TNI-Polri yang Nakal ingin Kuasai Lahan Negara

Jakarta, IDM – Presiden RI Prabowo Subianto tak akan segan menyikat para jenderal TNI-Polri yang memang melanggar aturan, apalagi sampai terlibat dalam tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidato kenagaraan di Sidang Tahunan MPR RI saat melaporkan tentang keberhasilan pemerintah menguasi kembali lahan, Jumat (15/8).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan telah terbitkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.

Baca Juga: Kemenko Polkam Kawal Implementasi Sekolah Rakyat hingga Dapur Gizi Gratis

"Dan pada hari ini, saya melaporkan di Majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi,” ujar Prabowo.

“Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektare, dan dari 3,7 juta hektare, 3,1 juta sudah dikuasai kembali," tambah Prabowo.

Prabowo menuturkan sudah ada keputusan pemerintah yang sudah inkrah 18 tahun lalu yang memerintahkan penyitaan lahan-lahan perkebunan kelapa sawit agar bisa dikuasai kembali oleh negara. Namun, keputusan tersebut tidak dilaksanakan.

Kini di masa pemerintahannya, Prabowo telah memerintahkan kembali pengambilalihan lahan untuk dikuasai kembali negara.

"Dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut karena sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI yang kita hadapi seluruh dunia," tegas Prabowo.

Tak cuma menertibkan lahan di kawasan hutan maupun perkebunan, Prabowo bakal menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan.

Baca Juga: Pemerintah Susun Strategi Penguatan Komcad dan Komduk, Khususnya di Perbatasan Filipina dan Malaysia

"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," ujar Prabowo.

Prabowo juga meminta dukungan para anggota DPR RI maupun MPR RI untuk menindak para pelanggar hukum.

"Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jendral-jendral dari mana pun, apakah jendral dari TNI atau jendral dari polisi, atau mantan jendral, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," tutur orang nomor satu di Indonesia itu.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengingatkan para anggota parpol, baik mereka yang berada di luar maupun di internal Partai Gerindra agar tak terlibat dalam penguasaan lahan.

Baca Juga: Menko Polkam Pastikan Proses Hukum Kasus Kematian Prada Lucky Objektif dan Transparan

Prabowo meminta mereka yang terlibat kasus pidana untuk segera mengaku dan membantu aparat mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan dengan menjadi justice collaborator.

"Cepat-cepat kalau Anda terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara," ujarnya.

"Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," tandas Prabowo. (Ykb)