Petakan Demokrasi Daerah, Kemenko Polkam Perkuat Fondasi Stabilitas Nasional

Jakarta, IDM – Pemerintah memperkuat pemetaan kondisi demokrasi di tingkat daerah sebagai bagian dari upaya membangun fondasi stabilitas politik dan keamanan nasional.

Langkah itu dilakukan melalui persiapan Pilot Project penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat kabupaten/kota.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI terus mematangkan kesiapan pelaksanaan program.

Pembahasan dilakukan melalui kegiatan “Diskusi Pilot Project Persiapan Penghitungan IDI Kabupaten/Kota” yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta.

Kepala Bidang Kepemiluan Kemenko Polkam Themy Usman mengatakan penghitungan IDI hingga tingkat kabupaten/kota menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran kondisi demokrasi secara lebih spesifik di tingkat lokal.

“Pilot Project ini menjadi langkah penting untuk memastikan penghitungan IDI Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan gambaran demokrasi di tingkat lokal yang dapat mendukung penguatan kebijakan,” ungkap Themy Usman.

Baca Juga: KRI Sriwijaya Resmi jadi Kapal Induk Pertama Indonesia, Bisa Dukung Operasi Pemadaman Karhutla

Menurut Themy, ketersediaan data demokrasi yang lebih terukur di tingkat kabupaten/kota dibutuhkan untuk mendukung proses perumusan kebijakan.

Dengan demikian, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi demokrasi di masing-masing daerah.

Dalam perspektif politik dan keamanan, pemetaan kondisi daerah menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat koordinasi pemerintah.

Informasi yang diperoleh melalui penghitungan IDI dapat menjadi bahan untuk melihat dinamika demokrasi sekaligus mendukung penyusunan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Dalam diskusi, pemerintah membahas sejumlah aspek yang berkaitan dengan kesiapan Pilot Project.

Beberapa di antaranya mencakup penentuan wilayah pelaksanaan, pengumpulan data, penyusunan tahapan kegiatan, penetapan timeline, hingga koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Menko Polkam Djamari Dorong Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Tiongkok

Themy menegaskan kesiapan teknis harus berjalan beriringan dengan sinergi antarpihak.

Koordinasi yang kuat diperlukan agar seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai target.

“Selain kesiapan, diperlukan pula sinergi dan percepatan dari seluruh pihak, agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai target,” jelasnya.

Kebutuhan koordinasi menjadi semakin penting karena penghitungan IDI kabupaten/kota melibatkan berbagai sumber data serta pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Kemenko Polkam, Bappenas, Kemendagri, dan BPS RI karena itu terus melakukan sinkronisasi untuk memastikan aspek metodologi, data, tahapan pelaksanaan, dan koordinasi dengan daerah dapat berjalan secara terpadu.

Themy juga mengungkapkan proses pengumpulan dan penghitungan data saat ini tengah berjalan. Pemerintah selanjutnya akan melanjutkan koordinasi untuk memastikan kesiapan data serta pelaksanaan setiap tahapan Pilot Project.

“Selanjutnya, koordinasi akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan data dan pelaksanaan setiap tahapan Pilot Project dapat diselesaikan sesuai target sebelum akhir 2026,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenko Polkam Matangkan Pertemuan Perdana Komite Politik dan Keamanan RI–Arab Saudi

Penguatan basis data demokrasi di tingkat kabupaten/kota diharapkan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai perkembangan demokrasi di daerah. Data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Bagi pemerintah, pengukuran yang lebih dekat dengan tingkat lokal juga penting untuk mengidentifikasi karakteristik dan dinamika demokrasi yang berbeda antardaerah. Dengan basis informasi yang lebih terukur, kebijakan dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.

Pengembangan IDI tingkat kabupaten/kota tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengukuran demokrasi nasional.

Melalui Pilot Project ini, pemerintah berupaya memastikan mekanisme penghitungan dapat diterapkan secara efektif sebelum dikembangkan lebih lanjut. Proses tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap kesiapan data, koordinasi kelembagaan, serta tahapan teknis pelaksanaan.

Kemenko Polkam bersama Kemendagri, Bappenas, dan BPS RI akan terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengawal pelaksanaan Pilot Project hingga seluruh tahapan dapat diselesaikan.

Penguatan pemetaan demokrasi di tingkat lokal diharapkan dapat memperkaya basis informasi pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.