Jakarta, IDM – Amerika Serikat (AS) menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini pada Senin (22/5). Dibawah kesepakatan itu, AS akan memiliki akses untuk menggunakan landasan udara dan pelabuhan Papua Nugini, sekaligus memperluas postur militer di kawasan Pasifik.
Dilansir dari State.gov, laman resmi pemerintahan AS, Senin (23/5), kesepakatan itu diraih saat Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Apec Haus, Papua Nugini.
Baca Juga: Trudeau Tegaskan Komitmen Kanada Bantu Ukraina dengan Perluas Latihan Militer
Dalam pertemuan itu, Blinken mengatakan bahwa AS memiliki komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan sekutu di kawasan Asia Pasifik. Kemitraan ini dilandasi prinsip kesetaraan yang mendorong pentingnya mempertahankan kedaulatan negara-negara kecil, salah satunya Papua Nugini.
“Kerja sama pertahanan dirancang oleh Amerika Serikat dan Papua Nugini sebagai mitra yang setara dan berdaulat,” kata Blinken.
Blinken menambahkan, kerja sama ini menjungjung transparansi untuk membangun kapasitas pasukan pertahanan memerangi berbagai isu keamanan dan meningkatkan stabilitas regional.
Baca Juga: Rusia Sebut KTT G7 Ajang Propaganda Anti-Rusia
Sementara itu, Marape menyebut negaranya sedang menghadapi tantangan keamanan yang signifikan, khususnya terkait keamanan maritim. Dengan kerja sama ini, Papua Nugini dijanjikan akses ke citra satelit AS untuk memerangi kegiatan ilegal di laut lepas.
“Kami memiliki keamanan internal serta masalah keamanan kedaulatan. Kami melangkah ke depan untuk memastikan perbatasan kami aman. Pasukan perhananan kami akan memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi di perairan,” ujarnya.
Nantinya, AS akan memberikan $45 juta sebagai bagian dari kerja sama. Anggaran itu disebut akan memperkuat keamanan dan ekonomi Papua Nugini, termasuk memperbanyak peralatan militer untuk pasukan pertahanan. (bp)