Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 144/JY, Letkol Inf Eko Siswanto mengatakan bahwa tantangan menjaga perbatasan RI-PNG sangat kompleks, setiap tahun jumlah pendatang Warga Negara Asing (WNA) dari Papua Nugini (PNG) terus meningkat, menimbulkan berbagai persoalan, terutama di wilayah yang belum optimal pengawasannya seperti di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yatetkun.
KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 yang tergabung dalam satuan tugas (Satgas) Port Visit 2024, kembali berlayar ke Sorong, Papua Barat Daya pascamenuntaskan misi diplomasi di Papua Nugini, Rabu (20/11).
Menteri Pertahanan (Menhan) RI sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Papua Nugini dan menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape, Rabu (21/8).
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memastikan pendidikan di TNI terbuka untuk pemuda Papua Nugini (PNG). Hal ini dikatakannya usai menerima kunjungan kerja Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di kantor Kementerian Pertahanan, Senin, (15/7).
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto memastikan hubungan Indonesia-Papua Nugini (PNG) sangat baik hingga saat ini termasuk kerja sama keamanan di perbatasan. Hal ini dikatakannya usai menerima kunjungan kerja Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di kantor Kementerian Pertahanan, Senin, (15/7).
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7).
Setelah diamankan kini Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 122/TS mengawal ketat proses hukum 4 orang warga negara asing (WNA) asal Papua Nugini yang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jayapura.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menandatangani perjanjian keamanan senilai $200 juta sebagai bentuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin mengatakan bahwa pihaknya akan mengerahkan kapal penjaga pantai ke Papua Nugini pada bulan Agustus mendatang. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan kedua negara untuk membangun kerja sama militer.
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menegaskan negaranya tidak akan menjadi pangkalan perang bagi Amerika Serikat (AS). Menurutnya, perjanjian pertahanan yang telah disepakati beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa AS dilarang untuk melakukan operasi militer ofensif di Papua Nugini.
Amerika Serikat (AS) menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini pada Senin (22/5). Dibawah kesepakatan itu, AS akan memiliki akses untuk menggunakan landasan udara dan pelabuhan Papua Nugini, sekaligus memperluas postur militer di kawasan Pasifik.