Jakarta, IDM – Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menegaskan negaranya tidak akan menjadi pangkalan perang bagi Amerika Serikat (AS). Menurutnya, perjanjian pertahanan yang telah disepakati beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa AS dilarang untuk melakukan operasi militer ofensif di Papua Nugini.
Dilansir dari Reuters, Rabu (24/5), Marape menungkapkan bahwa kerja sama dengan AS itu berfokus untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan Papua Nugini di tengah meningkatknya postur militer Cina di kawasan Asia Pasifik. Isi dari perjanjian itu pun akan secara resmi diumumkan pada publik di minggu ini.
Baca Juga: Uni Eropa Sebut Telah Kirim 220.000 Peluru Artileri ke Ukraina
“Ini bukan pangkalan militer yang didirikan untuk melancarkan perang. Ada klausul khusus yang mengatakan bahwa kemitraan ini bukan kemitraan dimana Papua Nugini digunakan sebagai tempat melancarkan operasi militer ofensif,” kata Marape.
Selain itu, Marape menilai negaranya memiliki pasukan militer yang sangat lemah dibanding negara-negara tetangga. Dengan penduduk sekitar 9 juta jiwa, Papua Nugini memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan termasuk meningkatkan anggaran pertahanan secara perlahan.
Baca Juga: Korsel Kembangkan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Deteksi Ancaman Rudal Balistik
Sebelumnya, Marape dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan di Apec Haus pada 21 Mei. Nantinya, AS juga akan memberikan $45 juta untuk memperkuat keamanan dan ekonomi Papua Nugini, termasuk memperbanyak peralatan militer. (bp)
