Pemiskinan Pensiunan ASN Versus Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

BACA JUGA

IDM – Kalau bicara tentang besaran uang pensiunan, biasanya yang dihitung selalu besaran beban keuangan yang harus ditanggung pemerintah. Makanya kalau ingin meningkatkan besaran uang pensiun biasanya dipahami akan menambah beban keuangan pemerintah.

Apakah pernah dihitung dengan cermat berapa jumlah pegawai negeri yang pensiun (dan anggota keluarganya) yang jatuh miskin setiap tahun karena pendapatan yang drop secara drastis?  Data tahun 2022, PNS Golongan IV menerima antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900 per bulan. Golongan I, II, dan III terima lebih rendah.

Pensiunan Golongan IV tertinggi terima sedikit di bawah upah minimum regional DKI Jakarta, yang besarnya Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI yang pada 2022 direncanakan sebesar Rp 4.641.854.

Nah, ironisnya begini, di satu sisi, pemerintah berusaha mengentaskan kemiskinan. Coba hitung berapa yang berhasil dientaskan dari kemiskinan tiap tahunnya.

Di sisi lain, dengan skema pensiun pegawai negeri, berapa jumlahnya yang jatuh miskin setiap tahun. Bandingkan jumlahnya dengan jumlah yang berhasil dientaskan dari kemiskinan.

Data dari Badan Kepegawaian Nasional menunjukkan jumlah pegawai ASN yang pensiun tahun 2019 adalah 180.905 pegawai, tahun 2020 berjumlah 144.571 pegawai. Rata-rata setiap tahunnya pegawai ASN yang pensiun adalah sekitar 160.000 pegawai.

Apabila diasumsi setiap pegawai ASN yang pensiun punya pasangan dan satu anak yang menjadi tanggungannya, maka jumlah orang yang jatuh miskin akibat pensiun ASN tiap tahun harus dikali tiga, yaitu 160.000 x 3 = 480.000 orang.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta (10.000) orang dari September 2020. Jumlah ini akan bervariasi setiap tahunnya.

Melihat data statistik tahun 2021, artinya jumlah pegawai negeri yang pensiun (jatuh miskin) lebih besar dari jumlah yang berhasil dientaskan dari garis kemiskinan tahun 2021.

Melihat data perbandingan diatas mungkin perlu dipertimbangkan pemerintah untuk meningkatkan besaran pensiun, agar para pensiunan tidak jatuh miskin.

Para pensiunan dengan pengahsilan yang drop drastis tidak bisa segera menjadi produktif karena tidak cukup modal.

Seandainya penghasilan pensiunan tidak drop terlalu jauh, maka mereka mungkin bisa menjadi lebih produktif, misalnya, buka usaha baru, bahkan bisa menyerap tenaga kerja baru.

Mungkin ada juga yang mengkhawatirkan dampak inflasi dari menaikkan gaji pensiunan. Argumen yang sama biasanya dipakai untuk mmatahkan ide menaikkan gaji pegawai negeri, terutama kalau melibatkan upaya cetak uang baru.

Namun demikian, apabila mereka ini menjadi produktif, dengan lapangan kerja baru, apakah tidak mungkin  dampak inflasi ini bisa berkurang, atau mungkin malah tidak ada?

Apabila benar begitu, maka mencegah pensiunan ASN jatuh miskin bisa menjadi alternatif yang nyata dan efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh: Mayor Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D

(Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhan RI)

EDISI TERBARU

sidebar

BERITA TERBARU

POPULER