Pemerintah Perkuat Strategi Nasional Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jakarta, IDM – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat strategi nasional dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Masalah Pelindungan PMI yang digelar di Tangerang Selatan, Banten.

Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Nur Rokhmah Hidayah, dan menjadi forum sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk merespons kompleksitas persoalan PMI, mulai dari tahap pra penempatan, masa bekerja di luar negeri, hingga purna penempatan.

Baca Juga: Berkaca Perang Ukraina-Rusia, BSSN Sebut Ruang Siber Dimanfaatkan untuk Operasi Khusus

Sejumlah tantangan utama dibahas, antara lain tata kelola penempatan PMI, penanganan WNI yang terlibat dalam sektor online scam, pemutakhiran formulir screening Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), lalu penyusunan National Referral Mechanism (NRM).

Rapat juga turut membahas soal optimalisasi peran desa, ketersediaan shelter domestik, hingga penguatan regulasi untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.

“Identifikasi masalah ini adalah fondasi bagi kita untuk menyusun langkah tindak lanjut yang nyata dalam pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri dan penanganan akar masalah di dalam negeri,” ujar Nur Rokhmah.

Baca Juga: Menko Polkam: Indonesia-Australia Perkuat Sinergi Keamanan lewat MCM ke-11

Nur Rokhmah menegaskan pentingnya penguatan pelindungan PMI dari tingkat akar rumput melalui program Desa Migran Emas sebagai upaya pencegahan penempatan nonprosedural sejak hulu.

Adapun rapat ini dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kemlu, Kemdagri, Kemimipas, Kemsos, KPPPA, KP2MI, Kemkes, Kemdes PDT, TNI, Polri, BIN, BNN, BNPT, Bakamla, LPSK, serta BP3MI Banten. (ykb)