Pascabencana Sumatra, TNI Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Berjalan

Jakarta, IDM – Negara menunjukkan kehadirannya dalam menjaga keselamatan rakyat melalui kekuatan pertahanan nasional.

Pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, rumah sakit yang sempat lumpuh kini mulai kembali berfungsi berkat peran aktif TNI bersama unsur pertahanan dan keamanan lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hampir seluruh rumah sakit di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Baca Juga: TNI-Polri di Garis Terdepan, Presiden Prabowo Percepat Penanganan Bencana di Sumatra

Pemulihan cepat ini menjadi bukti kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi situasi darurat.

“Hampir seluruh rumah sakit sudah berfungsi, meskipun belum seoptimal yang seharusnya,” ujar Prasetyo.

Ia menegaskan keterlibatan TNI tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam operasi kemanusiaan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tinjau Posko Pengungsian Takengon, Tegaskan Pemerintah Hadir bagi Warga

Bersama Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah, TNI mengerahkan personel, alutsista, serta fasilitas kesehatan lapangan untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan.

“Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, kekuatan pertahanan negara harus hadir saat rakyat menghadapi kesulitan. Prinsip kebersamaan dan gotong royong menjadi fondasi utama penanganan bencana,” kata Prasetyo.

Dalam konteks pertahanan negara, penanganan bencana dipandang sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional.

Baca Juga: Rapat di Hambalang, Presiden Prabowo Fokuskan Penanganan Bencana Sumatra dan Percepatan Pembangunan

Selain memulihkan rumah sakit, pemerintah mulai menghitung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah, termasuk perbaikan rumah warga dan penataan ulang wilayah rawan bencana.

Pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi masyarakat yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggal lama.

Dari 52 kabupaten/kota terdampak, sejumlah lahan negara dan lahan yang dikelola pihak tertentu telah diinventarisasi sebagai titik relokasi, guna memastikan keselamatan warga sekaligus menjaga stabilitas wilayah. (Ykb)