Oknum Jenderal Bekingi Tambang Ilegal, Wamenko Polkam: Semua Sama di Mata Hukum

Jakarta, IDM – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (purn.) Lodewijk F. Paulus menegaskan jika ada oknum jenderal TNI-Polri yang membekingi tambang ilegal tak akan punya kekebalan hukum.

Hal itu diungkapkan Lodewijk merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang siap menindak tegas oknum-oknum jenderal TNI-Polri yang terlibat tambang ilegal.

“Kan namanya peraturan atau undang-undang kan tidak pandang bulu. Tidak mengatur kalau jenderal boleh melanggar, kalau ini boleh melanggar,” tegas Lodewijk.

Baca Juga: 75 Perwira Siswa Rampungkan Pendidikan Sekkau Angkatan ke-116

“Semuanya tentunya di depan mata hukum itu sama,” tambahnya.

Lodewijk menuturkan awalnya Kemenko Polkam akan membentuk desk khusus untuk menyelesaikan masalah tambang ilegal. Tetapi Kementerian ESDM sudah membentuk Deputi Pendagang Hukum. Sehingga pihaknya akan melakukan monitor hasil kerja dari Kementerian ESDM.

“Ya nanti kita monitor hasilnya seperti apa. Karena kedeputian ini, dirjen, saya ulangi, dirjen ini baru dibentuk. Kita tunggu hasil kerjaan seperti apa,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan siap menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam tambang ilegal.
Prabowo juga akan menindak tegas bagi mereka yang merupakan jenderal-jenderal TNI-Polri.

Baca Juga: Tranformasi Digital, Skomlekau Gelar Forum Strategis Bahas Kecerdasan Buatan hingga Big Data

Hal tersebut disampaikan Prabowo ketika memberikan pidato politik di Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

Awalnya Prabowo menuturkan telah mendapat laporan soal banyaknya tambang ilegal yang beroperasi di Tanah Air. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun.

“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun,” ujar Prabowo. (Ykb)