Menko Polkam Tekankan Komunikasi Publik Terpadu dan Berbasis Data Pascabencana

Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya pelaksanaan komunikasi publik pemerintah yang terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menurut Menko Polkam, informasi kepada masyarakat harus disampaikan secara tepat waktu, berbasis data resmi, konsisten antarinstansi, serta transparan mengenai kondisi aktual, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Penguasaan Iptek Kunci Peradaban Tinggi dan Kesejahteraan Bangsa

“Saya memberikan penekanan di sini adalah upaya memberikan informasi kepada masyarakat kita supaya betul-betul padat dan tidak memberikan ruang sebesar apa pun yang bisa digunakan oleh pihak lain. Itu yang kita lakukan pada bidang komunikasi,” ujar Djamari.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut amanat Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam.

Baca Juga: Kawal Demokrasi Daerah: Kemenko Polkam Pastikan Pengukuran IDI 2025 Objektif

Satgas ini difokuskan pada pemulihan layanan dasar, penghidupan sosial-ekonomi masyarakat, serta pengurangan risiko bencana secara terukur dan berkelanjutan.

Sebagai Tim Pengarah, Menko Polkam memiliki tanggung jawab khusus di bidang komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan dengan anggota antara lain Menkomdigi, Kepala BAKOM, MenPANRB, dan Wakil Menteri Dalam Negeri. (Ykb)