Menko Polkam Tegaskan Pencegahan Dini jadi Kunci Hadapi Ancaman Karhutla 2026

Jakarta, IDM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi nasional serta mengedepankan langkah pencegahan dan deteksi dini dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026.

Seruan tersebut disampaikan saat Menko Polkam memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak.

Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi potensi bencana Karhutla menjelang musim kemarau.

Dalam amanatnya, Djamari menegaskan apel kesiapsiagaan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata dalam menyatukan langkah seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi ancaman Karhutla secara terpadu.

Baca Juga: Diplomasi Energi dan Geopolitik, Presiden Prabowo Bertolak ke Moskow Temui Putin

“Apel kesiapsiagaan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud kesungguhan kita dalam menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama,” tegasnya.

“Dari Pontianak, kita tegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi musim kemarau 2026, siap mencegah Karhutla sejak dini, dan siap menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu,” tambah Djamari.

Menko Polkam menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pemerintahan daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Ia meminta agar seluruh sumber daya penanggulangan Karhutla dipastikan dalam kondisi siap, baik personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, maupun sistem komando lapangan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Buka Istana, Taruna Nusantara Disiapkan jadi Pemimpin Bangsa

Menurutnya, kesiapsiagaan yang matang akan menentukan keberhasilan upaya pencegahan sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi daerah.

“Seluruh unsur daerah harus bergerak cepat memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, hingga posko siaga. Penanganan Karhutla tidak boleh menunggu api membesar,” ungkap Djamari.

Selain itu, Djamari juga menginstruksikan kepada seluruh unsur di lapangan, termasuk TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, dan para relawan, untuk memperkuat patroli terpadu, mempercepat verifikasi titik panas, dan segera melakukan penanganan pada setiap indikasi kebakaran.

Ia mengingatkan wilayah strategis, permukiman warga, fasilitas pelayanan publik, hingga objek vital harus mendapat perlindungan maksimal agar Karhutla tidak mengganggu keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah.

“Kita tidak boleh membiarkan Karhutla mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Setiap titik api harus ditangani cepat sebelum berkembang menjadi kebakaran luas,” kata Menko Polkam.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Laporan KSAD: 300 Jembatan dan 300 Sekolah Terdampak Bencana Rampung

Dalam kesempatan itu, Djamari juga menyoroti tantangan khusus penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Karakteristik lahan gambut membuat api mudah menjalar di bawah permukaan tanah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut diperparah oleh faktor angin kencang, keterbatasan sumber air, serta belum meratanya sarana pemadaman di wilayah rawan.

Maka, pemerintah menilai langkah pencegahan dini sebagai strategi paling efektif untuk meminimalkan risiko kebakaran besar.

“Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena memadamkan api yang sudah membesar jauh lebih sulit, lebih mahal, dan lebih berisiko. Deteksi dini dan respons cepat adalah kunci utama keberhasilan penanganan Karhutla,” pungkasnya. (Ykb)