Menko Polkam: Komunikasi Terputus, Kebijakan Tak akan Efektif

Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional dapat berjalan selaras serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat konsultasi antara pimpinan dan anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II dengan Kemenko Polkam di Jakarta.

Menurut Djamari, Kemenko Polkam tidak memiliki struktur hingga ke daerah, sehingga membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai penghubung aspirasi masyarakat daerah kepada pemerintah pusat, sekaligus penyampai kebijakan pusat kepada daerah.

Baca Juga: Jelang Ramadan, Pemerintah Pastikan TNI–Polri Siaga Jaga Stabilitas Nasional

“Kemenko Polkam tidak memiliki struktur hingga ke daerah sehingga sangat membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai jembatan penyampai informasi dari pusat ke daerah, maupun sebaliknya,” ujar Menko Polkam.

Ia menilai forum konsultasi seperti ini penting, terutama di tengah tantangan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital yang berpotensi memicu kesalahpahaman di masyarakat.

Djamari menegaskan bahwa komunikasi yang terjalin baik merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tekankan Sinergi TNI-Polri untuk Jaga Kepercayaan Rakyat

“Apabila komunikasi ini terputus, maka kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak akan bisa efektif menyejahterakan rakyat,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, DPD RI menyampaikan sejumlah isu strategis, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat–daerah, stabilitas politik lokal, konflik sosial dan agraria, hingga keamanan siber dan perlindungan data pribadi.

Kemenko Polkam menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui rekomendasi kebijakan dan langkah terkoordinasi lintas sektor. (Ykb)