Ledakan di SMAN 72 Jadi Alarm Bahaya, DPR Minta Sistem Keamanan Digital Nasional Diperkuat

Jakarta, IDM - Insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga berkaitan dengan paparan konten daring memicu desakan dari DPR agar negara memperkuat perlindungan anak dan remaja di dunia digital.

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyebut kejadian ini sebagai bukti bahwa ekosistem digital Indonesia masih memiliki celah besar dalam keamanan.

Menurutnya, pembatasan game online saja tidak cukup. Pemerintah harus menata ulang seluruh regulasi yang mengatur PSE, termasuk media sosial dan platform streaming.

Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Dorong OKI Atasi Konflik Kemanusiaan di Sudan

“Ruang digital tidak boleh menjadi wilayah abu-abu. Negara wajib hadir dengan aturan yang jelas, termasuk sanksi tegas bagi platform yang tidak mematuhi,” tegas Junico.

Ia mendorong Komdigi bekerja sama dengan kementerian terkait, psikolog anak, lembaga pendidikan, hingga komunitas orang tua untuk memastikan keamanan digital berlapis.

Menurutnya, literasi digital di sekolah dan keluarga sangat krusial. Sehingga, Junico menekankan kebijakan pembatasan harus berbasis bukti ilmiah dan mempertimbangkan dampak sosial agar tetap efektif dan diterima publik.

Baca Juga: Komisi I DPR RI Janji Dukung Peningkatan Kesejahteraan Prajurit Kopassus

Sebelumnya, terjadi ledakan di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025, saat Salat berlangsung sekitar pukul 12.15 WIB.

Ledakan pertama terjadi di area mushala, disusul ledakan kedua di pintu belakang sekolah. Akibat insiden tersebut, 54 siswa mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit.

Aparat kepolisian bersama tim Jihandak bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mensterilkan area sekolah. Dari penyisiran awal, petugas menemukan bom rakitan, remote pemicu, serta senjata airsoft gun laras panjang dan revolver. (Ykb)