Langkah Israel di Hebron Ancam Stabilitas Keamanan Kawasan

Jakarta, IDM – Perubahan status kewenangan Masjid Ibrahimi di Kota Hebron, Tepi Barat, oleh pemerintah Israel kembali memicu kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan di wilayah Palestina.

Langkah yang dinilai sebagai bentuk perluasan kontrol Israel tersebut tidak hanya berdampak pada aspek politik dan kemanusiaan, tetapi juga berpotensi memperburuk stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah yang selama ini rentan terhadap konflik berkepanjangan.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menilai pencabutan kewenangan Otoritas Palestina atas Masjid Ibrahimi merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan dapat memicu eskalasi konflik baru di Tepi Barat.

Baca Juga: Mandat TNI Makin Luas, Peningkatan Kesejahteraan Prajurit tak Bisa Ditunda

Menurutnya, situs keagamaan memiliki sensitivitas tinggi yang kerap menjadi pemicu ketegangan keamanan apabila status dan pengelolaannya diubah secara sepihak.

“Langkah yang dilakukan Israel merupakan bentuk penjajahan baru di Tepi Barat. Israel tidak memiliki hak atas Masjid Ibrahimi di Kota Hebron. Masjid Ibrahimi berada di bawah Otoritas Palestina dan tidak boleh ada pihak yang mencaplok atau mengambil alih kewenangan atas situs suci tersebut,” tegasnya.

Ia menilai situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari komunitas internasional karena berpotensi memperburuk kondisi keamanan regional.

Menurutnya, setiap tindakan yang mengubah status wilayah atau situs suci secara sepihak dapat memicu resistensi masyarakat dan memperbesar risiko konflik yang lebih luas.

Oleh karena itu, Indonesia didorong untuk memperkuat diplomasi internasional dan mengambil peran aktif dalam mendorong penyelesaian konflik yang berlandaskan hukum internasional serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Baca Juga: Kesepakatan AS-Iran jadi Angin Segar bagi Stabilitas Keamanan Global

“Saya mendesak Pemerintah Indonesia untuk secara resmi menyatakan penolakan terhadap langkah Israel yang mencabut kewenangan Palestina atas Masjid Ibrahimi. Indonesia harus berada di garis depan dalam membela hak-hak rakyat Palestina dan menjaga status situs-situs suci yang berada di wilayah Palestina,” ujarnya.

Menurutnya, isu Palestina bukan semata persoalan kemanusiaan, tetapi juga terkait dengan keamanan internasional.

Ketidakstabilan yang terus terjadi di Timur Tengah berpotensi memengaruhi dinamika geopolitik global dan menghambat berbagai upaya perdamaian yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat internasional.

Ia juga meminta Indonesia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah lebih konkret untuk mencegah munculnya tindakan-tindakan sepihak yang dapat memperkeruh situasi di lapangan.

“Indonesia harus meminta PBB untuk segera turun tangan dan menolak keputusan Israel tersebut. Komunitas internasional tidak boleh membiarkan tindakan sepihak yang berpotensi memperburuk situasi di Palestina dan mengancam perdamaian kawasan,” katanya.

Lebih lanjut, Oleh Soleh mengajak negara-negara dunia memperkuat solidaritas internasional dalam menjaga prinsip penghormatan terhadap kedaulatan wilayah Palestina dan mencegah berbagai bentuk aneksasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan regional.

Baca Juga: Kesepakatan Damai Iran–AS Perkuat Stabilitas Keamanan Timur Tengah

“Indonesia harus menggalang dukungan internasional agar komunitas global secara bersama-sama menolak langkah Israel. Dunia tidak boleh diam terhadap tindakan yang jelas-jelas merupakan bentuk penjajahan dan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina,” lanjutnya.

Ia menegaskan konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi sekaligus kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

“Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Karena itu, Indonesia harus terus konsisten membela perjuangan rakyat Palestina dan menolak setiap upaya yang merampas hak-hak mereka,” pungkasnya.