Mandat TNI Makin Luas, Peningkatan Kesejahteraan Prajurit tak Bisa Ditunda

Jakarta, IDM - Penguatan pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh modernisasi alutsista dan kesiapan tempur, tetapi juga oleh pemahaman publik terhadap peran strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta kesejahteraan prajurit yang menjalankan tugas di lapangan.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya, Jawa Timur.

Menurutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah memperkuat landasan hukum bagi TNI dalam menjalankan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu berbagai program pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Juga: Kesejahteraan Pilot Tempur jadi Kunci Penguatan Pertahanan Udara Nasional

Maka dari itu, sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap keterlibatan TNI dalam berbagai kegiatan nontempur yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

"TNI itu sekarang mempunyai tugas tambahan yang tertuang, yang sudah dilegitimasi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang OMSP. Di mana, TNI itu melakukan apapun itu dia sudah diwadahi oleh regulasi,” ucap Elita.

“Jadi boleh, dia boleh membantu tentang program-program di pemerintah daerah," tambahnya.

Ia menilai dalam dinamika ancaman modern yang semakin kompleks, OMSP menjadi instrumen strategis yang memungkinkan TNI berkontribusi dalam berbagai sektor, mulai dari penanggulangan bencana, pengamanan objek vital nasional, hingga mendukung percepatan pembangunan daerah.

Baca Juga: Optimalisasi Aset Strategis Perkuat Sinergi Pertahanan dan Transportasi Udara Nasional

Elita menilai literasi publik mengenai ruang lingkup OMSP harus terus diperkuat agar sinergi antara militer dan masyarakat dapat berjalan efektif.

Di sisi lain, Elita mengingatkan perluasan mandat tugas TNI harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan personel.

Menurutnya, prajurit yang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara berhak memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.

Baca Juga: Kesepakatan AS-Iran jadi Angin Segar bagi Stabilitas Keamanan Global

"Terutama mungkin saya agak lebih punya cita-cita, punya mimpi, bahwa kualitas hidup harus naik. Karena saya sudah pantau 11 tahun lebih ini belum ada perubahan. Jadi mudah-mudahan pemerintah nanti ke depan situasi keuangan kita sudah membaik, fiskal kita sudah membaik, bahwa bisa kesejahteraan TNI jadi lebih baik," tegasnya.

Elita menegaskan Komisi I DPR RI akan terus mengawal kebijakan anggaran pertahanan agar tidak hanya berfokus pada penguatan alat utama sistem persenjataan, tetapi juga menyentuh aspek sumber daya manusia.

Elita menyatakan prajurit yang profesional dan sejahtera merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kekuatan pertahanan yang tangguh dan adaptif menghadapi tantangan masa depan.