Kurangi Ketergantungan Impor, Industri Pertahanan Nasional Dipacu Dukung Postur TNI Modern

Jakarta, IDM – Penguatan industri pertahanan nasional menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam membangun postur pertahanan yang tangguh dan mandiri.

Guna mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan alat material khusus (almatsus) Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi penguatan industri strategis nasional.

Rapat yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo tersebut mempertemukan unsur kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BRIN, serta industri pertahanan nasional guna merumuskan langkah strategis memperkuat kemandirian pertahanan Indonesia.

Baca Juga: Presiden Prabowo Perkuat Daya Tahan Nasional dan Kurangi Ketergantungan Asing

Forum ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi industri pertahanan nasional agar mampu mendukung modernisasi alutsista TNI secara berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dan komponen pertahanan dari luar negeri.

"Kemandirian pertahanan tidak cukup hanya menjadi visi bersama, tetapi harus diwujudkan melalui ukuran keberhasilan yang jelas, basis data yang akurat, dan strategi mitigasi yang terencana agar menghasilkan capaian nyata," tegas Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo.

Menurut Kresno, industri pertahanan yang kuat merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kesiapan tempur dan daya tangkal nasional.

Sehingga seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat sinergi untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi sektor pertahanan nasional, mulai dari penguasaan teknologi strategis, kapasitas produksi dalam negeri, hingga ketersediaan pendanaan.

Baca Juga: Kemenko Polkam Perkuat Pelindungan PMI sebagai Bagian dari Ketahanan Nasional

Dalam pembahasan, peserta rapat menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem industri pertahanan yang terintegrasi antara pemerintah, industri, lembaga riset, dan perguruan tinggi.

Kolaborasi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat transfer teknologi, meningkatkan kemampuan produksi nasional, serta mendorong lahirnya inovasi pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan operasional TNI.

Rapat juga penguatan penguatan industri strategis nasional harus didukung oleh peta jalan pembangunan industri pertahanan yang jelas, dukungan anggaran yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang.

Langkah tersebut diyakini akan mempercepat terwujudnya kemandirian alutsista sekaligus meningkatkan daya saing industri pertahanan Indonesia di tingkat global.

Baca Juga: Kemenko Polkam Perkuat Implementasi Kebijakan Satu Peta untuk Dukung Pertahanan dan Stabilitas Nasional

Ke depan, hasil rapat koordinasi akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan nasional.

Keterlibatan akademisi dan perguruan tinggi juga akan diperluas guna memperkuat riset, inovasi, dan penguasaan teknologi strategis yang dibutuhkan dalam mendukung kekuatan pertahanan negara.

"Penguatan industri pertahanan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan alutsista, tetapi juga membangun fondasi kekuatan pertahanan nasional yang mandiri, berkelanjutan, dan memiliki daya tangkal yang kuat terhadap berbagai ancaman,” pungkas Kresno.