Komisi I DPR RI Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Dinamika Politik Venezuela

Jakarta, IDM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela menjadi perhatian utama DPR menyusul perkembangan situasi politik dan keamanan yang bergerak cepat serta penuh ketidakpastian di negara tersebut.

Dinamika yang terjadi dinilai berpotensi berdampak pada stabilitas keamanan, sehingga perlu disikapi secara cermat oleh pemerintah Indonesia.

Dave menjelaskan klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah memicu eskalasi tensi politik dan menciptakan situasi yang sulit diprediksi.

Baca Juga: Krisis Venezuela Memanas, DPR: Keselamatan WNI Tidak Boleh Ditawar

Kondisi ini, menurutnya, menuntut kewaspadaan ekstra serta langkah-langkah antisipatif yang terukur agar keselamatan WNI tetap terjamin.

“Situasi di Venezuela memang sedang berkembang cepat dan penuh dinamika. Dalam kondisi seperti ini, langkah pertama dan paling penting adalah memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di sana,” ujar Dave.

Lebih lanjut, Dave menyampaikan Komisi I DPR RI secara aktif memantau perkembangan tersebut dan mendorong Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan pemantauan secara intensif.

Koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Caracas dinilai sangat krusial, tidak hanya untuk memperoleh informasi terkini di lapangan, tetapi juga untuk memastikan komunikasi dengan WNI berjalan dengan baik.

Selain itu, Komisi I DPR RI menekankan pentingnya penyusunan dan kesiapan skenario darurat sebagai langkah antisipasi apabila situasi keamanan mengalami eskalasi yang signifikan.

Baca Juga: DPR: Indonesia Dorong Deeskalasi dan Penyelesaian Damai Situasi Venezuela

Menurut Dave, kesiapan ini harus mencakup aspek perlindungan, evakuasi, hingga dukungan logistik bagi WNI, sehingga pemerintah dapat bertindak cepat apabila keadaan mendesak.

“Diplomasi yang tenang namun sigap harus dijalankan, tetap berpegang pada prinsip nonintervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain,” tegasnya.

Dave juga menyebut Indonesia harus tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak pada konflik yang berkembang, namun tetap tegas dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya di luar negeri. (Ykb)