Krisis Venezuela Memanas, DPR: Keselamatan WNI Tidak Boleh Ditawar

Jakarta, IDM – Krisis politik Venezuela yang memuncak pada Januari 2026 menyita perhatian dunia internasional setelah Presiden Nicolás Maduro ditangkap oleh otoritas Amerika Serikat dan dihadapkan ke pengadilan federal di New York.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran global, tidak hanya terkait stabilitas politik Venezuela, tetapi juga dampaknya terhadap warga sipil asing, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut.

Baca Juga: DPR: Indonesia Dorong Deeskalasi dan Penyelesaian Damai Situasi Venezuela

Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, menegaskan pemerintah Indonesia harus menempatkan keselamatan WNI sebagai prioritas utama dalam menyikapi eskalasi geopolitik tersebut.

Ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Caracas yang terus memantau situasi keamanan dan menjaga komunikasi intensif dengan WNI.

“Langkah proaktif pemerintah melalui pemantauan intensif dan komunikasi berkelanjutan dengan WNI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” ujar Yudha di Jakarta.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pendataan WNI dilakukan secara real-time serta menyiapkan langkah kontingensi, termasuk opsi evakuasi darurat apabila kondisi keamanan memburuk.

Baca Juga: Penangkapan Presiden Venezuela, DPR Sebut sebagai Penjajahan Modern

Ia menekankan kesiapsiagaan dini menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi krisis internasional.

“Perlindungan WNI tidak boleh bersifat reaktif. Negara harus selalu satu langkah lebih siap,” pungkasnya. (Ykb)