Kemenko Polkam Ungkap Arahan Prabowo, Setiap Program Prioritas Harus Terlindungi Gangguan Siber

Jakarta, IDM – Kementerian Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi melaksanakan evaluasi penyelenggaraan keamanan siber dalam mendukung program prioritas di Sumatera Utara, Kamis (21/8).

Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Budi Eko Pratomo menyampaikan, keamanan siber merupakan fondasi penting dalam menjamin kelancaran transformasi digital nasional.

Budi Eko mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta setiap program prioritas harus terlindungi dari ancaman siber.

Baca Juga: Dubes Rusia di Jakarta Respons soal eks TNI AL Satria Kumbara Jadi Tentara Bayaran

“Arahan Presiden sangat jelas yaitu setiap program prioritas harus terlindungi dari potensi gangguan siber agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” kata Budi Eko dalam siaran pers Kemenko Polkam, Jumat (22/8).

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tingkat pemerintah daerah.

Sebagai contoh di Sumatera Utara yang telah terbentuk tiga TTIS di Pemerintah Provinsi Sumut, Pemerintah Kota Medan, dan Kabupaten Nias. Sementara 31 TTIS lain ditargetkan rampung akhir September 2025.

Baca Juga: Temui Menlu Jerman, Sugiono Tegaskan Komitmen Perdalam Kerja Sama Strategis

“Selain bertujuan untuk mengamankan infrastruktur informasi vital, pembentukan tim tersebut juga untuk mengamankan program prioritas pemerintah,” tutur Budi Eko.

Sebagai koordinator lintas sektor, Kemenko Polkam berkomitmen memperkuat sinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI-Polri, dan pemerintah daerah
dalam memperkokoh keamanan siber nasional.

“Langkah ini merupakan wujud nyata peran Kemenko Polkam dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, sekaligus memastikan keberhasilan agenda transformasi digital pemerintah,” kata Budi Eko. (nma)