Kemenko Polkam Susun Standar Pengamanan Objek Vital Nasional, Termasuk Keamanan Nuklir

Jakarta, IDM – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) menggelar rapat koordinasi perumusan rekomendasi objek vital nasional dalam rangka mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Jumat (15/8).

Rapat digelar untuk menindaklanjuti temuan identifikasi masalah prioritas, yakni rendahnya penerapan sistem manajemen pengamanan (SMP) pada objek vital nasional.

“Pertemuan ini merupakan wadah kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam meningkatkan efektivitas pengamanan objek vital nasional. Sebelumnya telah dilaksanakan identifikasi masalah, dilanjutkan analisis, dan sekarang ditindaklanjuti rumusan rekomendasi,” ujar Asisten Departemen Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas Kemenko Polkam M Sujono dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Presiden Prabowo: yang Besar Harus Berperan, yang Miskin Diberdayakan

Hasil rapat akan mengeluarkan rekomendasi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti masing-masing kementerian/lembaga terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pengamanan obyek vital nasional.

Rapat tersebut juga membahas soal deteksi dan keamanan nuklir pada objek vital nasional.

Ketua Tim Nuclear Secuity pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Lilis Susanti Setianingsih mengatakan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dengan pihak terkait.

“Terutama terkait detection, prevention, and response atas penanganan kejadian keamanan nuklir mengancam keamanan dan keselamatan umum,” kata dia.

Baca Juga: Prabowo Beberkan Korupsi Jadi Masalah Besar Indonesia

Seperti diketahui, dasar dari pengamanan objek vital nasional termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004.

Aturan tersebut mengamanatkan pengelola obvitnas bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan objek vital nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.

“Oleh karena itu, rumusan rekomendasi yang dibahas bersifat strategis, bukan teknis,” kata Staf Khusus Menko Polkam Bidang Sosbud, Aktivis, Pergerakan, dan Ulama Mayjen TNI (Purn) Neno Hemriono. (nma)