Kemenko Polkam Perkuat Pengamanan Perbatasan saat Pemulangan PMI Bermasalah dari Malaysia

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas instansi dalam proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat.

Langkah ini jadi bagian dari upaya pemerintah memastikan perlindungan warga negara sekaligus memperkuat tata kelola keamanan di wilayah perbatasan.

Pemantauan langsung dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, yang juga menjabat sebagai Ketua II Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga: Kemenko Polkam Perkuat Koordinasi Antisipasi Dampak Dinamika Reformasi Jilid II

Menurutnya, kehadiran pemerintah di titik-titik perbatasan strategis merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang menghadapi permasalahan di luar negeri.

“Pemantauan ini untuk memastikan kehadiran dan pelindungan negara di wilayah perbatasan. PLBN Entikong merupakan salah satu pintu masuk utama pemulangan PMIB dari Malaysia ke Indonesia,” ujar Koba.

Dalam pemulangan kali ini, sebanyak 65 PMIB dipulangkan melalui jalur darat Tebedu-Entikong hasil koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan otoritas Malaysia.

Dari jumlah tersebut, tujuh orang merupakan anak-anak yang turut kembali ke tanah air bersama keluarganya.

Koba menegaskan proses pemulangan tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola perbatasan negara.

Maka, pemerintah terus mengevaluasi kesiapan fasilitas serta sistem pelayanan yang tersedia di PLBN Entikong guna memastikan proses penerimaan dan penanganan PMIB berjalan optimal.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kemenko Polkam meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana pendukung pemulangan, termasuk fasilitas layanan, mekanisme pendataan, hingga sistem pengamanan kawasan perbatasan.

Baca Juga: Kurangi Ketergantungan Impor, Industri Pertahanan Nasional Dipacu Dukung Postur TNI Modern

Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat keamanan nasional di wilayah perbatasan.

“Perbaikan sarana dan prasarana perlu terus dilakukan untuk memastikan layanan pemulangan PMIB berjalan memadai. Peningkatan aspek keamanan juga penting, termasuk pemantapan strategi keamanan perbatasan,” ungkap Koba.

Pemantauan pemulangan PMIB juga dihadiri oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli.

Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran harus dimulai sejak sebelum keberangkatan dengan memastikan seluruh prosedur dan dokumen perjalanan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tujuan.

“Negara akan menjamin proses kepulangan sesuai aturan yang berlaku. Ini merupakan bentuk kehadiran negara bagi pekerja migran,” kata Abdullah.

Sementara itu, Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Seriulina Br Tarigan, mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural.

Baca Juga: Presiden Prabowo Perkuat Daya Tahan Nasional dan Kurangi Ketergantungan Asing

Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur resmi menjadi kunci utama untuk menjamin keselamatan pekerja migran sekaligus mencegah praktik penipuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Jangan pernah tergiur bekerja ke luar negeri secara nonprosedural. Pastikan memiliki dokumen lengkap dan bertanya kepada instansi yang tepat mengenai mekanisme bekerja ke luar negeri,” ujarnya.

Melalui Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antarkementerian, lembaga, dan aparat di wilayah perbatasan. Selain memastikan proses pemulangan berlangsung aman dan tertib.