Kemenko Polkam Perkuat Pelindungan PMI sebagai Bagian dari Ketahanan Nasional

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyatakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan nasional.

Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Subdesk Koordinasi Pelindungan Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Desk P2MI) di Jakarta, pemerintah memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga guna menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi warga negara Indonesia di luar negeri.

Rakor yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah, membahas penyusunan rencana kerja, penetapan program prioritas (quick wins), hingga pengembangan sistem pelaporan berbasis dashboard yang terintegrasi.

Baca Juga: Kemenko Polkam Perkuat Implementasi Kebijakan Satu Peta untuk Dukung Pertahanan dan Stabilitas Nasional

Langkah tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan PMI sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam menjaga keselamatan warga negara di luar negeri.

Dalam perspektif politik dan keamanan, pelindungan PMI tidak hanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut perlindungan warga negara, stabilitas sosial, dan citra Indonesia di tingkat internasional. Sehingga koordinasi yang kuat antarinstansi menjadi faktor penting dalam membangun sistem perlindungan yang responsif terhadap berbagai ancaman, termasuk perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, hingga penempatan ilegal.

“Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, diharapkan upaya pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dapat berjalan semakin efektif, terintegrasi, dan responsif,” ujar Nur Rokhmah Hidayah.

Selain memperkuat koordinasi, rapat juga membahas integrasi data dan sistem pelaporan nasional untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam menangani kasus PMI maupun WNI bermasalah di luar negeri.

Penguatan interoperabilitas data dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang berpotensi mengancam keselamatan warga negara Indonesia.

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, yang hadir sebagai narasumber menekankan pencapaian program quick wins harus menjadi indikator keberhasilan kinerja Subdesk Pelindungan.

Salah satu sasaran utama yang perlu diwujudkan adalah integrasi dan pertukaran data antarinstansi agar setiap penanganan kasus dapat dilakukan secara terpadu dan terukur.

Baca Juga: TNI Tegaskan Siap Tangkap Begal dan Serahkan ke Polisi, Keamanan Rakyat jadi Kunci Ketahanan Wilayah

“Interoperabilitas data menjadi salah satu target yang harus dikerjasamakan oleh kementerian dan lembaga terkait guna mendukung efektivitas pelindungan PMI,” ujar Heni.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap Desk P2MI dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkokoh sistem pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional nonmiliter, di mana keamanan dan keselamatan warga negara menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di tingkat global.