Kemenko Polkam Perkuat Koordinasi Sengketa Wilayah Demi Jaga Stabilitas Nasional

Jakarta, IDM - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani sengketa batas wilayah yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Langkah ini menjadi krusial di tengah meningkatnya dinamika perselisihan antardaerah yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Analisis Penanganan Perselisihan Penegasan Batas Daerah dan Sengketa Pulau yang digelar di Jakarta.

Baca Juga: Presiden Prabowo Perkuat Kesiapsiagaan Pertahanan Hadapi Dinamika Geopolitik Global

Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Kartika Adi Putranta.

Kartika menegaskan ketidakjelasan batas wilayah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan memiliki implikasi luas terhadap stabilitas politik, ekonomi, hingga hukum di daerah.

“Kaburnya batas wilayah berdampak pada tersendatnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, serta berpotensi memicu konflik antar daerah,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah isu strategis seperti batas daratan, pengelolaan wilayah laut, hingga sengketa pulau yang kerap dipicu oleh kepentingan ekonomi, khususnya terkait sumber daya alam.

Baca Juga: Presiden Prabowo Instruksikan Pembangunan SMA Unggul Garuda untuk Transformasi Pendidikan

Rapat ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial, hingga unsur TNI.

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah melalui penguatan koordinasi dan pendekatan terpadu guna memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga.

“Ketidakjelasan batas wilayah berdampak pada ekonomi, politik, dan hukum serta menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (Ykb)