Kemenko Polkam Perkuat Koordinasi Antisipasi Dampak Dinamika Reformasi Jilid II

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk isu Reformasi Jilid II yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.

Karo Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, Kolonel Honi Havana, menegaskan stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Maka, pemerintah terus melakukan pemantauan dan langkah-langkah koordinatif untuk memastikan kondisi keamanan tetap terkendali.

Baca Juga: Kurangi Ketergantungan Impor, Industri Pertahanan Nasional Dipacu Dukung Postur TNI Modern

Ia menekankan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin negara.

Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum maupun aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Melalui koordinasi yang berkesinambungan dengan kementerian, lembaga, serta unsur keamanan, Kemenko Polkam berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak demokratis warga negara dan pemeliharaan stabilitas nasional.

"Langkah-langkah koordinatif telah dan terus dilaksanakan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan stabilitas keamanan terjamin demi mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional," ujar Honi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Perkuat Daya Tahan Nasional dan Kurangi Ketergantungan Asing

Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (12/6) siang.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan praktik militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah terkait berbagai kebijakan yang dinilai membebani masyarakat.