Kemenko Polkam Perkuat Implementasi Kebijakan Satu Peta untuk Dukung Pertahanan dan Stabilitas Nasional

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya penguatan implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) sebagai instrumen strategis dalam mendukung pertahanan wilayah.

Tak hanya itu, penguatan One Map Policy juga dilakukan guna memperkuat pengambilan keputusan keamanan nasional, serta menjaga stabilitas negara.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Peta untuk Mendukung Tata Kelola Wilayah dan Stabilitas Nasional yang diselenggarakan di Bogor.

Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta, menyampaikan data geospasial yang menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Baca Juga: TNI Tegaskan Siap Tangkap Begal dan Serahkan ke Polisi, Keamanan Rakyat jadi Kunci Ketahanan Wilayah

Data tersebut juga memiliki peran strategis dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan nasional.
Menurutnya, tantangan pengelolaan wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik geografis kompleks memerlukan satu referensi data spasial yang dapat digunakan seluruh stakeholder.

“Kebijakan Satu Peta merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan referensi geospasial nasional yang seragam,” ungkap Kartika.

“Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat meminimalisir potensi sengketa wilayah, memperkuat pengawasan ruang nasional, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional,” tambah Kartika.

Menurutnya, keberadaan peta dasar yang akurat menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan operasi, pengawasan wilayah perbatasan, mitigasi konflik ruang, hingga penguatan sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara.

Rapat koordinasi juga menyoroti percepatan penyusunan peta dasar nasional skala 1:5.000 yang tengah dilakukan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Peta beresolusi tinggi tersebut dinilai akan menjadi fondasi penting bagi penyusunan kebijakan pertahanan berbasis wilayah, terutama dalam mendukung pengamanan kawasan perbatasan.

Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi BIG mengemukakan percepatan pemetaan skala besar merupakan bagian dari upaya menyediakan referensi geospasial yang lebih presisi guna mendukung kebutuhan pembangunan dan kepentingan strategis nasional.

Baca Juga: Indonesia Kian Diperhitungkan, Delapan Duta Besar Negara Sahabat Perkuat Komitmen Kemitraan Strategis

Kehadiran perwakilan Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat serta Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dalam rapat juga menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Peta memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan pertahanan negara.

Integrasi data geospasial dinilai mampu meningkatkan interoperabilitas antarinstansi dalam mendukung pengamanan wilayah darat, laut, maupun kawasan perbatasan.

“Peta yang akurat bukan sekadar instrumen pembangunan, tetapi juga bagian dari infrastruktur strategis nasional. Ketepatan informasi geospasial menjadi faktor penting dalam mendukung kesiapsiagaan negara menghadapi berbagai dinamika keamanan dan tantangan geopolitik yang terus berkembang,” tegas Kartika.

Melalui penguatan implementasi Kebijakan Satu Peta, pemerintah berharap tercipta sinkronisasi data geospasial nasional yang mampu memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional.