Kemenko Polkam Perkuat Diplomasi Keamanan RI-Kamboja Hadapi Ancaman Online Scam Lintas Negara

Jakarta, IDM – Kemenko Polkam memperkuat langkah diplomasi keamanan Indonesia melalui persiapan keberangkatan Delegasi RI ke Kamboja guna mempercepat penanganan kejahatan online scam yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI).

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pertahanan negara di ranah nonmiliter, mengingat kejahatan siber transnasional kini berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Delegasi RI ke Kamboja yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam.

Baca Juga: Kemenko Polkam Percepat Infrastruktur Pertahanan Pulau Selaru, Perkuat Garda Terdepan Kedaulatan NKRI

Rapat dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN Kemenko Polkam, Andri P. Nugroho, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi Digital, Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, hingga KBRI Phnom Penh.

Dalam arahannya, Andri menuturkan kunjungan Delegasi RI menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dan Kamboja dalam menghadapi kejahatan online scam yang semakin terorganisasi dan bersifat lintas negara.

"Indonesia harus hadir dengan posisi yang jelas, membawa isu prioritas yang konkret, sekaligus menawarkan kerja sama yang memberikan manfaat bersama dalam upaya pemberantasan online scam dan pelindungan warga negara," tegas Andri.

Menurutnya, kejahatan online scam tidak lagi dipandang sebagai tindak kriminal biasa, melainkan ancaman keamanan nontradisional yang dapat merusak stabilitas ekonomi, memperluas jaringan kejahatan transnasional, hingga mengeksploitasi warga negara Indonesia sebagai bagian dari operasi kriminal internasional.

Baca Juga: Papua Aman, Indonesia Kuat: Pangdam Dorong Sinergi Adat dan TNI Jaga Stabilitas Wilayah

Data KBRI Phnom Penh menunjukkan hingga 23 Juni 2026 terdapat 10.375 WNI berada dalam detensi imigrasi Kamboja, sementara sekitar 1.800 WNI masih menunggu proses asesmen.

Di luar itu, diperkirakan sekitar 15.000 WNI lainnya masih berada di berbagai pusat online scam yang belum tersentuh operasi aparat Kamboja.

Besarnya jumlah WNI tersebut menunjukkan bahwa penanganan online scam telah berkembang menjadi persoalan strategis yang memerlukan koordinasi lintas sektor sekaligus kerja sama internasional yang lebih kuat.

Delegasi Indonesia akan dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno dengan membawa sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan akses terhadap barang bukti, tindak lanjut daftar pencarian orang (DPO), pelaksanaan joint operation, peningkatan pertukaran data lintas negara, hingga kerja sama digital forensik dan pelacakan transaksi keuangan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Kekuatan Bangsa Berawal dari Rakyat yang Sejahtera

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks, sekaligus memperkokoh diplomasi keamanan Indonesia di kawasan ASEAN melalui mekanisme kerja sama penegakan hukum yang lebih efektif.

Rapat juga menyatakan penanganan online scam memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari pencegahan keberangkatan WNI, perlindungan dan penanganan korban di luar negeri, proses pemulangan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku dan pencegahan repeat offenders.

Sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem keamanan nasional menghadapi ancaman nonmiliter yang terus berkembang.