Kemenko Polkam Percepat Pemulihan Pascakonflik Jayawijaya-Lanny Jaya

Jakarta, IDM – Pemerintah mempercepat penanganan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah mendorong seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah bergerak dalam satu kerangka pemulihan yang terintegrasi.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis Lanjutan Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Jayawijaya dan Lanny Jaya yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.

Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah.

Forum turut dihadiri kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, serta unsur kewilayahan.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 9 September 2026 yang menetapkan penanganan pascakonflik di kedua wilayah telah memasuki tahap pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam skema tersebut, BNPB ditetapkan sebagai leading sector dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan unsur terkait.

Baca Juga: Menko Polkam Djamari Tekankan Disiplin dan Kesiapsiagaan Prajurit Skadron Udara 11

Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan tersedianya satu data pemulihan yang valid, mutakhir, dan terverifikasi.

Data mencakup korban, pengungsi, kerusakan, penerima manfaat, serta kebutuhan masyarakat terdampak.

Berdasarkan pemutakhiran data Pemerintah Kabupaten Jayawijaya per 17 September 2026, terdapat 333 unit rumah terdampak.

Sebanyak 246 penerima manfaat berasal dari Kabupaten Jayawijaya, sementara lainnya merupakan masyarakat asal Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, dan Nduga yang berada di wilayah terdampak.

Pendataan dilakukan secara by name by address, dilengkapi identitas, lokasi, titik koordinat, dan dokumentasi kondisi rumah. Dari 246 penerima manfaat asal Jayawijaya, sebanyak 133 orang telah memiliki dokumen kependudukan, sedangkan 113 lainnya kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat konflik.

Kondisi itu membuat pemutakhiran data kependudukan menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Pemerintah ingin memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang tepat, dengan jumlah dan bentuk bantuan yang sesuai kebutuhan.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dilaksanakan berdasarkan data yang valid dan kebutuhan yang telah terverifikasi. Dengan data yang jelas, kita dapat menentukan prioritas penanganan, kebutuhan pembiayaan, dukungan kementerian/lembaga, serta skema distribusi material secara lebih tepat,” ujar Jarwansah.

Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Cabut Izin Korporasi Pelaku Karhutla, Unsur Pidana Tetap Diusut

Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan agar proses pemulihan masyarakat terdampak dapat berlangsung cepat dan tidak menimbulkan tumpang tindih program maupun pembiayaan.

Pemulihan juga tidak berhenti pada pembangunan rumah. Pemerintah mengidentifikasi kebutuhan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial, mulai dari sarana pendidikan, tempat ibadah, air bersih, listrik, pelayanan kesehatan, hingga berbagai infrastruktur pendukung masyarakat.

Setiap kebutuhan yang telah ditangani akan dipisahkan dari kebutuhan yang masih memerlukan intervensi.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Tantangan lain yang mendapat perhatian adalah tingginya biaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Papua Pegunungan. Perhitungan kebutuhan anggaran masih harus diverifikasi dengan mempertimbangkan desain rumah, ketersediaan material, biaya transportasi, tingkat kemahalan wilayah, kondisi geografis, hingga faktor keamanan.

Persoalan distribusi material menjadi salah satu tantangan penting. Dukungan pengangkutan dapat dikoordinasikan dengan TNI AU dan TNI AL sesuai kebutuhan dan kewenangan.

Sementara itu, Kemenko PMK menyatakan kesiapan membantu koordinasi dengan PT PELNI untuk mengidentifikasi rute dan skema pengangkutan melalui jalur laut.

Namun, distribusi melalui laut tetap membutuhkan perencanaan lanjutan karena material yang tiba di pelabuhan masih harus dikirim menuju lokasi pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.

Baca Juga: Operasi Gabungan Karhutla: 64 Pesawat dan 54 Ribu Personel Dikerahkan

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong konsolidasi berbagai sumber anggaran, termasuk optimalisasi Dana Siap Pakai BNPB sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2026, anggaran kementerian/lembaga, serta sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skema akan disinkronkan dengan program pembangunan perumahan dan infrastruktur yang sedang maupun akan dilaksanakan di Papua Pegunungan.

“Percepatan pemulihan pascakonflik di Jayawijaya dan Lanny Jaya memerlukan langkah yang konkret, terpadu, dan terukur dengan didukung satu data yang valid serta pembagian peran yang jelas,” kata Heri.

Ia menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipandang sebagai bagian dari proses pemulihan yang lebih luas.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya menyangkut pemulihan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga harus memperhatikan keamanan, rekonsiliasi, penerimaan masyarakat, serta pencegahan konflik berulang agar proses pemulihan dapat berjalan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kemenko Polkam mendorong BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah segera menyusun rencana aksi percepatan pemulihan.

BNPB selanjutnya akan membentuk Tim Terpadu lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat penyusunan sekaligus pelaksanaan rencana aksi. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya juga didorong segera memfinalisasi satu data kebutuhan pemulihan.