Kemenko Polkam Kawal Implementasi Sekolah Rakyat hingga Dapur Gizi Gratis

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengawal langsung implementasi Sekolah Rakyat dan Dapur Gizi Gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selain program Sekolah Rakyat dan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Kemenko Polkam juga meninjau langsung jalannya Koperasi Merah Putih.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan kunjungan ini bukan sekadar memantau, tetapi juga memberi penguatan kepada pelaksana teknis di lapangan.

Baca Juga: Pemerintah Susun Strategi Penguatan Komcad dan Komduk, Khususnya di Perbatasan Filipina dan Malaysia

“Program Prioritas Presiden adalah amanah yang harus kita kawal bersama. Kemenko Polkam hadir untuk memberi dukungan strategis, memastikan kendala di lapangan mendapat solusi, dan menjamin manfaatnya dirasakan rakyat,” ujar Heri, dalam rilis yang dikutip Rabu (13/8).

Heri menuturkan perkembangan Program di DIY Sekolah Rakyat SRMA 19 Bantul sudah berjalan dengan 200 siswa dan 70 guru serta pegawai, menggunakan kurikulum berbasis pendidikan karakter dan budaya Yogyakarta.

Kemudian Koperasi Merah Putih di DIY berjumlah lebih dari 400 koperasi. Salah satunya, Koperasi Desa Srimulyo di Bantul, memiliki 217 anggota dengan unit usaha yang beragam.

Lalu, dapur MBG SPPG Bokoharjo mulai beroperasi pada 4 Agustus 2025. Saat ini, dapur tersebut melayani 1.712 paket makan per hari untuk tiga sekolah dan menargetkan peningkatan menjadi 2.628 paket di akhir bulan.

Baca Juga: Menko Polkam Pastikan Proses Hukum Kasus Kematian Prada Lucky Objektif dan Transparan

Heri mengemukakan keberhasilan program prioritas bergantung pada kekompakan seluruh pihak.

“Sekolah Rakyat mencetak generasi unggul, Koperasi Merah Putih menguatkan ekonomi rakyat, dan MBG memenuhi gizi anak bangsa. Semua harus kompak, bergerak cepat, dan bekerja tuntas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kemenko Polkam menerangkan bahwa akan terus mengawal program prioritas ini di seluruh daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat. (Ykb)