Kemenko Polkam Dorong Sinergi Penegakan Hukum Kejahatan SDA dan Lingkungan Hidup

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah membahas strategi lanjutan dalam menekan praktik kejahatan di sektor sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Dalam paparannya, Brigjen Pol. Irwansyah menegaskan bahwa kejahatan terhadap kekayaan negara masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem dan perekonomian nasional.

Baca Juga: Menko Polkam Dalami Ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara, Motif Masih Misterius

Berdasarkan data triwulan III tahun 2025, aktivitas ilegal seperti pertambangan tanpa izin, pembalakan liar, serta penyelundupan hasil laut masih marak terjadi, bahkan melibatkan warga negara asing.

“Kejahatan terhadap kekayaan negara bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat dan masa depan lingkungan. Penanganannya tidak bisa setengah-setengah,” ujar Irwansyah.

Ia menambahkan, peningkatan clearance rate dari 44% pada semester I menjadi 51% di triwulan III menunjukkan kemajuan, namun masih belum sebanding dengan dinamika kejahatan yang semakin kompleks.

Baca Juga: Bentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri, Presiden Prabowo Minta Kerja Cepat

Sebagai langkah lanjutan, Polri dan kementerian terkait merumuskan strategi jangka pendek dan panjang, meliputi operasi penertiban, penguatan intelijen, peningkatan kapasitas penyidik, serta pembangunan sistem pengawasan terpadu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengembangkan teknologi aplikasi pengaduan publik guna memperkuat pemantauan lapangan.

Rakor ini juga menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga, seperti KLHK, KKP, ESDM, dan aparat daerah untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menekan kerugian negara akibat kejahatan di sektor SDA dan lingkungan hidup. (Ykb)