Kemenko Polkam Dorong Penguatan DPRP dan MRP demi Efektivitas Otsus Papua

Jakarta, IDM – Pemerintah terus memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua guna memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai dua institusi penting dalam pengawasan dan implementasi kebijakan Otsus.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jakarta.

Baca Juga: Indonesia Finalisasi Posisi Nasional Jelang Forum Migrasi Global PBB

Rapat melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta perwakilan DPRP dan MRP.

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam, Brigjen TNI Ruly Chandrayadi, menuturkan meskipun kewenangan dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Otsus telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala mendasar.

Menurutnya, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, indikator kinerja yang belum terukur dengan baik, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan Otsus.

"Meski kewenangan dan dukungan anggaran telah memadai, implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan kapasitas SDM, belum terukurnya kinerja, serta lemahnya koordinasi antarlembaga," ujar Ruly saat membuka rapat koordinasi.

Selain itu, pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua juga dinilai masih belum berjalan optimal.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bakal Hadiri May Day di Monas, Pemerintah Tegaskan Berdiri Bersama Buruh

Salah satu tantangan utama adalah belum sinkronnya perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang berdampak pada kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran bagi kebutuhan masyarakat Papua.

Ruly menambahkan lemahnya sistem pengawasan serta lambatnya penyusunan aturan teknis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) turut memperbesar hambatan implementasi di lapangan.

"Selain pengawasan yang belum ketat, pemerintah daerah juga mendesak percepatan aturan teknis NPSK sebagai panduan hukum di lapangan," ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Kemenko Polkam menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan DPRP dan MRP, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta perbaikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan Otsus tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP).

Baca Juga: Presiden Prabowo Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

"Penguatan kapasitas SDM serta kelembagaan menjadi hal yang penting perlu terus ditingkatkan secara kolaboratif, agar pelaksanaan Otsus Papua dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua, dan itu semua tentunya menjadi perhatian bersama," tegas Ruly.

Adapun rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi kelembagaan Otsus Papua agar pengelolaan kebijakan dan anggaran lebih terarah, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di Papua.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRP, dan MRP, pemerintah berharap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua ke depan tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan. (Ykb)