Indonesia Finalisasi Posisi Nasional Jelang Forum Migrasi Global PBB

Jakarta, IDM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mematangkan posisi nasional menjelang Pertemuan Ke-2 International Migration Review Forum (IMRF) yang akan digelar di Markas Besar PBB, New York, pada 5–8 Mei 2026.

Melalui rapat koordinasi strategis lintas kementerian dan lembaga, pemerintah memastikan seluruh delegasi Indonesia membawa satu narasi yang solid mengenai keberhasilan nasional dalam tata kelola migrasi, khususnya perlindungan pekerja migran Indonesia.

Rapat koordinasi ini menjadi tahap akhir sinkronisasi dokumen Voluntary National Review (VNR) dan strategi diplomasi Indonesia agar berbagai capaian nasional dalam pelindungan pekerja migran dapat dipresentasikan secara kuat di forum internasional.

Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, menuturkan forum IMRF menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola migrasi global yang aman, tertib, dan manusiawi.

Baca Juga: Reshuffle Terbatas, Qodari hingga Dudung Dilantik di Istana

“Rakor hari ini adalah tahap finalisasi untuk memastikan bahwa Indonesia datang ke New York dengan satu suara yang solid,” ungkap Adi.

“Kita harus memastikan capaian-capaian nyata Indonesia dalam melindungi pekerja migran terdokumentasi dengan baik dalam Voluntary National Review dan tersampaikan secara efektif dalam sidang pleno maupun diskusi tematik,” tambahnya.

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian koordinasi yang sebelumnya digelar oleh Kementerian Luar Negeri pada pertengahan April, serta koordinasi teknis bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 23 April lalu.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan posisi strategis Indonesia di tengah dinamika isu migrasi global yang semakin kompleks.

Baca Juga: Kemenko Polkam Pastikan Situasi Papua Relatif Kondusif, Aparat Terus Jaga Stabilitas Keamanan

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memfokuskan pembahasan pada sejumlah agenda utama, antara lain finalisasi posisi runding Indonesia terhadap Progress Declaration, penyusunan National Statement, dan intervensi pada sesi Roundtabledan Policy Debate.

Kemudian, keterlibatan dalam Informal Interactive Multistakeholders Hearing, hingga persiapan side event nasional di New York sebagai ruang berbagi praktik terbaik tata kelola migrasi Indonesia kepada komunitas internasional.

Menurut Adi, Indonesia akan terus mendorong penguatan komitmen global dalam perlindungan hak asasi migran, penurunan biaya remitansi, dan kerja sama internasional untuk menangani migrasi ireguler sesuai mandat Global Compact for Migration (GCM).

“Migrasi internasional adalah isu multidimensi. Karena itu, sinergi antar kementerian dan lembaga mutlak diperlukan agar profil Indonesia sebagai negara percontohan dalam implementasi Global Compact for Migration tetap terjaga,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bakal Hadiri May Day di Monas, Pemerintah Tegaskan Berdiri Bersama Buruh

Kementerian Luar Negeri juga menilai bahwa IMRF bukan sekadar forum negara pengirim pekerja migran, tetapi juga wadah strategis untuk menyatukan perspektif negara asal, negara penerima, hingga negara yang menghadapi arus pengungsi.

Maka dari itu, posisi Indonesia di forum ini dinilai penting untuk memperkuat kerja sama global dalam menjawab tantangan migrasi internasional.

Melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Pemmas, KP2MI, Kemnaker, Kemendagri, Bappenas, BRIN, Bank Indonesia hingga Mabes Polri, pemerintah ingin memastikan kebijakan migrasi Indonesia tidak hanya responsif terhadap tantangan global.

Tetapi juga mampu memberikan perlindungan konkret bagi warga negara Indonesia di luar negeri. (Ykb)