Kemenko Polkam Dorong Mediasi Partisipatif untuk Akhiri Sengketa Batas Daerah

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan menggelar Forum Koordinasi dan Konsultasi Transformasi Penyelesaian Perselisihan Batas Wilayah Melalui Pendekatan Partisipatif dan Konsensus di Jakarta.

Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencari formula baru penyelesaian sengketa batas wilayah yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada stabilitas nasional.

Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Kartika Adi Putranta, mengatakan dinamika otonomi daerah dan pemekaran wilayah telah memunculkan berbagai persoalan strategis, terutama terkait penegasan batas antarwilayah yang hingga kini masih menjadi sumber konflik di sejumlah daerah.

Baca Juga: Menko Polkam: Papua Harus Dijaga dengan Sinergi Keamanan, Dialog, dan Kesejahteraan

“Perselisihan batas wilayah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan sosial, ekonomi, politik, pengelolaan sumber daya alam, hingga identitas masyarakat di wilayah perbatasan yang dapat menimbulkan konflik horizontal,” ujar Kartika.

“Lalu menghambat pembangunan infrastruktur, mempersulit pelayanan publik, serta mengganggu stabilitas keamanan dan pemerintahan daerah,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, pemerintah bersama lintas kementerian dan lembaga menyepakati pemanfaatan pendekatan partisipatif melalui jalur mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa batas wilayah.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk membangun kesepahaman antardaerah dibanding pola penyelesaian yang semata-mata bersifat administratif dan legal formal.

Baca Juga: TNI AL Selamatkan Rp14,75 Triliun, Menko Polkam: Bukti Negara Hadir Jaga Kekayaan Nasional

Untuk menjaga objektivitas proses, penanganan konflik juga akan melibatkan mediator profesional yang netral.

Langkah ini dianggap penting mengingat banyak sengketa batas, khususnya terkait kepemilikan pulau, kerap terkendala minimnya dokumen historis dan rumitnya verifikasi arsip kolonial seperti Staatsblad.


“Pendekatan partisipatif dan mediasi menjadi langkah penting untuk menciptakan penyelesaian sengketa batas wilayah yang lebih adil, objektif, dan mampu menjaga stabilitas nasional,” ungkap Kartika.

Baca Juga: Mengenal TKMPP, Perumus Kebijakan Partisipasi Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Forum turut menyoroti perlunya pembaruan regulasi penegasan batas daerah guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Revisi regulasi nantinya diharapkan menempatkan mediasi partisipatif sebagai instrumen utama dalam penyelesaian konflik batas wilayah.

“Kami ingin mendorong penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima seluruh pihak secara sosial dan politik sehingga mampu menjaga stabilitas daerah dalam jangka panjang,” kata Kartika.

Adapun kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Arsip Nasional Republik Indonesia, Direktorat Topografi TNI AD, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Mabes TNI, serta kalangan akademisi. (Ykb)