Kemenko Polkam: Dana Otonomi Khusus Papua Harus Optimal untuk Kelompok Rentan

Jakarta, IDM – Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada prinsipnya memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan komunitas adat.

Heri menjelaskan ruang lingkup kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan tersebut sangat luas.

Maka, daerah punya keleluasaan untuk mengarahkan anggaran Otsus pada kebutuhan prioritas, termasuk perlindungan sosial bagi lansia maupun layanan bagi kelompok adat.

Baca Juga: Kemenko Polkam Dorong Sinkronisasi Tata Kelola Otonomi Khusus di 9 Provinsi

“Tentu bicara aspek kesejahteraan masyarakat kan luas sekali, termasuk lansia,” ujarnya.

Heri memaparkan dana Otsus Papua yang telah diberikan sejak 2013 terbagi ke dalam dua jenis alokasi, yakni block grant dan specific grant.

Skema specific grant, menurutnya, dapat digunakan secara langsung untuk program-program spesifik yang menyasar kelompok rentan, termasuk masyarakat adat Papua dan orang asli Papua (OAP).

“Specific grant itu sebenarnya bisa dikelola untuk hal yang seperti itu,” terangnya.

Baca Juga: Menko Polkam Tekankan Penguatan Kawasan Perbatasan sebagai Prioritas Nasional

Meski begitu, Heri mengakui implementasi Otsus hingga saat ini belum mencapai hasil optimal. Pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus di sejumlah daerah, termasuk Papua.

Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah melibatkan para pakar untuk menilai sejauh mana efektivitas penyelenggaraan Otsus selama ini.

“Tentu belum optimal, masih kita dorong terus upayakan ke depan,” tegasnya.

Heri menuturkan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola penggunaan dana Otsus agar tepat sasaran.

Baca Juga: Diplomatic Tour 2025 jadi Pondasi Baru Diplomasi Indonesia di Pasifik

Ia menekankan bahwa pengaturan lebih detail diperlukan, sebagaimana disampaikan Dirjen Otonomi Daerah, agar pemanfaatan dana Otsus benar-benar menyentuh kebutuhan fundamental masyarakat.

Heri menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat Papua, termasuk kelompok rentan, harus diutamakan dalam tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Peningkatan akses pendidikan menjadi poin penting, terutama bagi warga asli Papua, karena menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup jangka panjang. (Ykb)