Kemenko Polkam Bongkar Akar Lemahnya Penegakan Hukum

Jakarta, IDM – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mulai mengakselerasi reformasi sumber daya manusia penegak hukum dengan menyusun Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Lintas Lembaga Penegak Hukum (LPH).

Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari agenda besar reformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Komitmen tersebut ditegaskan Pelaksana Harian (Plh.) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam Brigjen Andi Mochammad Diki Pastika Gading saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Lintas LPH di Mataram.

Baca Juga: Tak Mau Kecolongan Lagi, TNI Perkuat Pengamanan Bandara Perintis di Papua

Menurut Diki, hasil evaluasi Kemenko Polkam mengungkap masih adanya persoalan mendasar dalam penyusunan kurikulum lintas lembaga penegak hukum.

Selama ini, kurikulum dinilai belum sepenuhnya dirancang berdasarkan kebutuhan kompetensi Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga berpotensi menimbulkan disparitas kualitas SDM antarlembaga.

"Kami menemukan bahwa penyusunan kurikulum lintas LPH masih belum optimal karena belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan kompetensi Aparat Penegak Hukum," katanya.

Ia menilai pembenahan kualitas aparat tidak dapat hanya mengandalkan pendidikan kedinasan setelah seseorang diterima sebagai aparat negara. Reformasi justru harus dimulai dari hulu, yakni melalui penguatan kurikulum pendidikan tinggi, khususnya Fakultas Hukum yang menjadi pintu masuk utama lahirnya calon-calon penegak hukum.

Baca Juga: Presiden Prabowo Dampingi PM Modi ke DPR, Indonesia-India Perkuat Diplomasi Strategis

Diki mengatakan sinkronisasi antara dunia akademik dan kebutuhan nyata penegakan hukum akan menjadi fondasi penting dalam membangun aparat yang profesional, adaptif, serta mampu menjawab tantangan kejahatan yang semakin kompleks.

Kemenko Polkam memandang penguatan kurikulum lintas lembaga bukan sekadar pembaruan materi pembelajaran, tetapi juga bagian dari strategi nasional membangun kesamaan perspektif, standar kompetensi, serta pola koordinasi antarpenegak hukum demi memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Aparat Penegak Hukum Kemenko Polkam, Sonata Lukman, menjelaskan rapat koordinasi tersebut bertujuan menghimpun data primer dan berbagai masukan dari unsur Aparat Penegak Hukum maupun perguruan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Masukan tersebut meliputi implementasi kurikulum yang berjalan saat ini, kebutuhan kompetensi masa depan, hingga model penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dinilai relevan dengan dinamika penegakan hukum nasional.

Baca Juga: Babak Baru Kerja Sama Pertahanan Indonesia-India, RI Beli Rudal BrahMos dan Astra

"Hasil pembahasan rapat koordinasi ini akan menjadi bahan penyusunan kajian sekaligus rekomendasi kebijakan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Lintas Lembaga Penegak Hukum yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan," ujar Sonata.

Rapat koordinasi turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Universitas Brawijaya, serta Universitas Mataram.

Kehadiran akademisi bersama unsur aparat penegak hukum diharapkan menghasilkan standar kurikulum nasional yang mampu menjawab kebutuhan lapangan sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, profesional, dan berintegritas.