Kemenko Polkam Bahas Strategi Penanganan Permasalahan Batas Maritim Indonesia

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Indonesia di Bekasi, Jawa Barat.

Rapat ini dipimpin oleh Asisten Deputi Kerja Sama Asia, Nur Rokhmah Hidayah, dan dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian serta lembaga terkait.

Dalam sambutannya, Nur Rokhmah menjelaskan bahwa penetapan batas maritim Indonesia masih menghadapi tantangan dari aspek teknis, hukum, geopolitik, keamanan, hingga ekonomi.

Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Dorong OKI Atasi Konflik Kemanusiaan di Sudan

“Negosiasi batas maritim tidaklah mudah dan sering kali memakan waktu panjang,” ujarnya, yang dikutip Rabu (5/11).

Kemenko Polkam, lanjutnya, telah memperkuat koordinasi nasional melalui diplomasi perbatasan serta pemantauan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II.

Hasil peninjauan menunjukkan masih adanya batas yang belum terselesaikan, keterbatasan armada dan teknologi pengawasan, serta perlunya peningkatan kehadiran negara di wilayah perbatasan laut.

Dari Kementerian Luar Negeri, Koordinator Batas Laut dan Hukum Udara, M. Taufan menyampaikan perundingan batas laut harus merujuk pada UNCLOS 1982 dan hukum nasional.

Baca Juga: DPR: Kehadiran Airbus A400M Perkuat Pertahanan dan Misi Kemanusiaan Indonesia

Sementara itu, Brigjen TNI Mirza Patria Jaya dari BAIS TNI menyoroti potensi ancaman keamanan seperti penyelundupan dan perdagangan orang, sedangkan perwakilan Bakamla, Laksma TNI Askari menekankan pentingnya sinergi patroli lintas instansi.

Dari Pushidrosal, Letkol Ahmad Lufti Ibrahim menegaskan peran pemetaan hidrografi sebagai dasar ilmiah dalam penetapan batas laut.

Rapat tersebut menegaskan bahwa sinergi kebijakan, diplomasi, dan keamanan sebagai fondasi dalam menjaga kedaulatan serta memperkuat strategi diplomasi maritim nasional. (Ykb)