IKN Menuju Ibu Kota Politik 2028, Kemenko Polkam Soroti Empat Tantangan Pertahanan Strategis

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyoroti sejumlah tantangan strategis dalam pengawalan desain sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuju target sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Adapun tantangannya berupa kepastian legalitas lahan pertahanan, integrasi sistem pertahanan antarmatra, kesiapan hunian personel, hingga keberlanjutan dukungan anggaran.

Persoalan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan IKN menuju Ibu Kota Politik Tahun 2028 yang digelar di Jakarta.

Rapat dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polkam, Laksma TNI Rudi Haryanto, dan dihadiri pimpinan serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Baca Juga: Kemenko Polkam Perkuat Strategi Lindungi WNI dari Jerat Cyber Scam di Asia Tenggara

Rudi mengemukakan pembangunan IKN tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek pembangunan kawasan pemerintahan.

Lebih dari itu, IKN harus dipersiapkan sebagai lingkungan strategis nasional yang memiliki sistem pertahanan dan keamanan tangguh.

“Pembangunan IKN bukan semata-mata pembangunan kawasan pemerintahan, tetapi juga merupakan pembangunan lingkungan strategis nasional yang harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang tangguh, terintegrasi, adaptif, dan mampu mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan negara,” ujar Rudi saat memimpin rakor di Jakarta.

Dalam pembahasan rakor, Kemenko Polkam mengidentifikasi empat persoalan yang dinilai krusial dalam mewujudkan kesiapan sistem pertahanan IKN.

Pertama, kepastian status dan legalitas lahan pertahanan seluas 3.931,78 hektare. Kepastian aspek pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan pembangunan fasilitas pertahanan dapat berjalan sesuai kebutuhan strategis.

Baca Juga: Koridor Andaman-Aceh jadi Kunci Strategis Perkuat Kemitraan Maritim India-Indonesia

Kedua, belum terintegrasinya sistem pertahanan antarmatra. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan interoperabilitas agar berbagai unsur pertahanan tidak berjalan secara terpisah.

Ketiga, keterbatasan hunian yang berpotensi menghambat pemindahan 11.000 hingga 14.500 personel. Kesiapan fasilitas pendukung menjadi bagian penting dari proses pemindahan personel dan keberlangsungan operasional pertahanan.

Keempat, ketergantungan pada skema anggaran tambahan.

Persoalan pendanaan tersebut menjadi perhatian dalam memastikan pembangunan dan pengoperasian sistem pertahanan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menanggapi persoalan, Rudi menegaskan pentingnya memutus mata rantai hambatan secara simultan dan tidak sektoral.

Baca Juga: Eskalasi Meningkat di Papua, Istana Dorong Pendekatan Kesejahteraan dan Penghormatan HAM

Lima prioritas percepatan yang menjadi perhatian dalam penyusunan rekomendasi kebijakan meliputi kepastian lahan, pembangunan fasilitas strategis, kesiapan sistem operasional terpadu, sinkronisasi pemindahan personel, serta pendanaan yang berkelanjutan.

Kelima prioritas diarahkan untuk membangun kesamaan pandangan dan langkah lintas kementerian/lembaga dalam mengawal desain sistem pertahanan IKN.

Kemenko Polkam akan terus menyinkronkan kebijakan lintas sektor guna memastikan pembangunan pertahanan IKN tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik.

Sistem pertahanan IKN ditargetkan mampu menjadi sistem yang interoperabel, adaptif, dan siap mendukung perlindungan penyelenggaraan negara ketika IKN menjalankan peran sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. (Ykb)