Hadapi Konflik Geopolitik, DPR RI Dorong Diplomasi Parlemen yang Proaktif dan Multilateral

Jakarta, IDM – DPR RI menilai dinamika global yang diwarnai konflik geopolitik dan fragmentasi kepemimpinan internasional menuntut pendekatan diplomasi yang lebih inklusif dan berorientasi dialog.

Wakil Ketua koordinasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, menyampaikan 2025 lalu menjadi titik refleksi penting bagi tatanan global.

Fenomena yang ia sebut sebagai geopolitical recession memperlihatkan meningkatnya rivalitas kekuatan besar dan melemahnya efektivitas multilateralisme.

Baca Juga: 2 Pilot Smart Air Gugur, Komisi I Minta Pelaku Teror Ditindak dan Pendekatan Humanis Diperkuat

Husein menekankan Indonesia harus hadir sebagai kekuatan penyeimbang yang menjembatani dialog antarnegara.

“Indonesia memiliki modal diplomasi yang kuat. Melalui parlemen, kita bisa menjangkau berbagai spektrum kepentingan dan membangun komunikasi lintas blok,” tegasnya.

Sepanjang 2025, pembentukan 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) menjadi fondasi penguatan hubungan bilateral.

Di level global, Indonesia aktif dalam Inter-Parliamentary Union dan dipercaya memimpin Parliamentary Union of the OIC Member States 2025.

Baca Juga: DPR: Tantangan Industri Pertahanan Nasional Terletak pada Konsistensi Kebijakan dan Dukungan Pembiayaan

Sementara di tingkat kawasan, usulan resolusi Indonesia dalam ASEAN Inter-Parliamentary Assembly terkait Myanmar dan ekonomi berkelanjutan menjadi bukti kontribusi konkret dalam stabilitas regional.

Memasuki 2026, BKSAP akan mengintensifkan inisiatif di ASEAN dan Indo-Pasifik, termasuk AIPA Caucus serta penguatan IPPP sebagai ruang dialog parlemen kawasan.

“Diplomasi parlemen bukan sekadar simbolik, tetapi instrumen nyata menjaga kepentingan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai middle power yang kredibel,” pungkas Husein. (Ykb)