DK PBB Rapat Darurat, Kecam Intervensi Militer AS ke Venezuela

Jakarta, IDM – Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya oleh militer Amerika Serikat (AS).

Dewan yang beranggotakan 15 negara itu mengadakan pertemuan darurat di New York, AS, pada Senin (5/1). Maduro ditangkap atas tuduhan perdagangan narkoba dan tengah melalui proses hukum di pengadilan federal AS.

Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada menyebut negaranya sebagai sasaran serangan bersenjata ilegal yang tidak memiliki dasar hukum, di mana intervensi militer AS telah menewaskan warga sipil.

Baca Juga: Trump Tekankan Tidak Berperang Melawan Venezuela

“Kita tidak dapat mengabaikan elemen sentral dari agresi AS ini. Venezuela adalah korban serangan ini karena sumber daya alamnya," ujarnya melansir laman PBB Un.org, Selasa (6/1).

Ia pun menyerukan Dewan Keamanan untuk bertindak sesuai mandat Piagam PBB yakni AS diwajibkan untuk menghormati imunitas presiden dan istrinya dan memastikan pembebasan segera dan kepulangan mereka dengan selamat; Penggunaan kekerasan terhadap Venezuela dikutuk secara jelas dan tegas; Prinsip tidak boleh mengambil alih wilayah atau sumber daya dengan kekerasan ditegaskan kembali; dan Langkah-langkah diambil untuk meredakan ketegangan, melindungi warga sipil, dan memulihkan penghormatan terhadap hukum internasional.

Rusia dan China merupakan anggota tetap DK PBB yang melontarkan kecaman keras, menyebut tindakan AS sebagai agresi bersenjata dan memperingatkan DK PBB atas normalisasi kekuatan unilateral.

Baca Juga: Usai AS Intervensi Militer ke Venezuela, Greenland Tegaskan Hal Ini

Kecaman ini turut digaungkan oleh negara-negara lain termasuk Afrika Selatan, Pakistan, Iran, dan Uganda, yang memperingatkan bahwa penerapan hukum internasional secara selektif berisiko merusak seluruh sistem keamanan kolektif.

Lebih lanjut, perwakilan Rusia dan China menyerukan agar Maduro segera dibebaskan dan menekankan kekebalan kepala negara tidak dapat diganggu gugat berdasarkan hukum internasional. Situasi itu digambarkan sebagai 'ujian' apakah prinsip-prinsip Piagam PBB berlaku sama untuk semua negara. (bp)