Desk P2MI jadi Strategi Baru Pemerintah Perkuat Keamanan Pekerja Migran

Jakarta, IDM – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kini, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sebagai upaya menghadirkan sistem perlindungan yang lebih cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba menyebut pembentukan Desk P2MI menjadi jawaban atas kebutuhan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang lebih responsif dalam menghadapi berbagai persoalan pekerja migran.

Mulai dari pencegahan keberangkatan ilegal hingga penanganan kasus di negara penempatan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Antisipasi Dinamika Geopolitik Global, Bahas Strategi Pertahanan Nasional

“Pembentukan desk ini untuk menghadirkan mekanisme koordinasi yang lebih responsif dan terintegrasi dalam pelindungan PMI,” ujar Koba.

Ia menegaskan negara harus hadir secara menyeluruh dalam siklus migrasi pekerja, mulai dari tahap pra-penempatan, saat bekerja di luar negeri, hingga pekerja migran kembali ke Indonesia.

Pada tahun 2026, Desk P2MI diperkuat dengan pelibatan lebih banyak kementerian/lembaga dan pembagian kerja ke dalam empat subdesk utama, yakni pencegahan, pelindungan, penegakan hukum, serta komunikasi dan media.

Subdesk pencegahan akan fokus menutup celah keberangkatan ilegal dan meningkatkan edukasi masyarakat. Sementara subdesk pelindungan diarahkan untuk menyediakan layanan cepat bagi PMI, termasuk bantuan hukum dan shelter.

Baca Juga: Menlu Tegaskan Izin Lintas Udara Pesawat Militer AS Harus Tunduk pada Kedaulatan Indonesia

Di sisi lain, subdesk penegakan hukum akan menindak tegas pelaku kejahatan terhadap PMI, termasuk praktik penipuan daring yang marak menyasar calon pekerja migran.

Adapun subdesk komunikasi dan media bertugas menangkal hoaks serta memperkuat arus informasi publik yang akurat.

Terpisah, Sekretaris Jenderal KP2MI, Komjen Pol Dwiyono menilai pembentukan Desk P2MI sebagai langkah strategis untuk menekan keberangkatan non-prosedural, termasuk fenomena pekerja migran yang terjebak dalam jaringan online scam.

“Desk P2MI menjadi langkah strategis untuk mencegah keberangkatan non-prosedural melalui edukasi hingga tingkat desa, peningkatan kompetensi PMI, dan pengawasan yang lebih kuat terhadap P3MI,” ungkap Dwiyono.

Baca Juga: Di Tengah Dinamika Global, Presiden Prabowo dan PM Australia Pastikan Kemitraan Bilateral

Selain aspek perlindungan, pemerintah juga menaruh perhatian pada pemberdayaan ekonomi para pekerja migran dan keluarganya.

Deputi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Leontinus Alpha Edison, menekankan pentingnya menciptakan kemandirian ekonomi agar PMI tidak kembali berangkat melalui jalur non-prosedural.

Melalui program Perintis Berdaya, pemerintah berupaya menghadirkan solusi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan sekaligus menekan kemiskinan di daerah kantong pekerja migran.

“Melalui Desk P2MI, koordinasi antarkementerian dan lembaga diharapkan semakin solid untuk menghadirkan pelindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ykb)