Demokrasi Papua jadi Taruhan, Kemenko Polkam Tancap Gas Kawal DOB

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat langkah strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Papua.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan timur Indonesia, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tengah memasuki fase konsolidasi pemerintahan.

Komitmen ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua dan Wilayah DOB yang digelar di Sorong, Papua Barat Daya.

Forum ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis di Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Baca Juga: Polri Usut Tiga Kasus Korupsi, Mensesneg Tegaskan Komitmen Presiden Bersihkan Pemerintahan

Pengukuran IDI Tahun 2025 memiliki arti strategis karena menjadi penilaian perdana bagi empat provinsi DOB di Papua.

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, membeberkan hasil pengukuran IDI tidak boleh berhenti sebagai laporan statistik, melainkan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

"Penguatan demokrasi tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar hasil evaluasi IDI dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata yang sesuai dengan kebutuhan daerah," ujar Haryadi saat memimpin rapat koordinasi di Sorong.

Menurutnya, demokrasi yang sehat akan menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di Papua yang memiliki dinamika sosial, politik, dan keamanan yang kompleks.

Penguatan demokrasi, kata Haryadi, harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat.

Baca Juga: Kemenko Polkam Bongkar Akar Lemahnya Penegakan Hukum

Haryadi menjelaskan penguatan hak-hak kebebasan sipil merupakan elemen penting dalam membangun demokrasi yang mampu menciptakan stabilitas politik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.

Bagi sektor pertahanan dan keamanan, kualitas demokrasi juga menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan nasional.

Pemerintahan daerah yang responsif, partisipatif, dan akuntabel diyakini mampu memperkecil potensi konflik sosial, memperkuat legitimasi negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Usai rapat koordinasi, Kemenko Polkam bersama Tim IDI Nasional melanjutkan agenda dengan bertemu Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.

Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah serta membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Baca Juga: Tak Mau Kecolongan Lagi, TNI Perkuat Pengamanan Bandara Perintis di Papua

"Kami menyambut baik pendampingan dari Tim IDI Nasional. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi ini melalui langkah-langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan capaian IDI di
daerah," ujar Elisa Kambu.

Kemenko Polkam menilai antusiasme pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mempercepat implementasi rekomendasi hasil evaluasi IDI.

Pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat diharapkan mampu memastikan pembangunan demokrasi di Papua berjalan seiring dengan penguatan stabilitas politik, keamanan, dan percepatan pembangunan wilayah.

Pemerintah berharap seluruh provinsi di Papua, termasuk empat DOB, mampu membangun ekosistem demokrasi yang semakin matang, inklusif, dan berdaya tahan, sehingga dapat menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya keamanan nasional dan pembangunan yang berkelanjutan.