Jakarta, IDM – Junta militer yang berkuasa di Niger secara sepihak mencabut perjanjian militer dengan Amerika Serikat (AS) yang mengizinkan personel militer maupun perwakilan sipil AS untuk berada di wilayahnya.
Dilansir dari Reuters, Minggu (17/3), juru bicara junta Kolonel Amadou Abdramane mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena mempertimbangkan beberapa faktor demi kepentingan rakyat.
Menurutnya, AS tidak mengikuti protokol diplomatik untuk memberikan informasi tentang komposisi delegasi. Selain itu, ia menyebut status dan kehadiran personel AS di Niger ilegal dan melanggar aturan konstitusional.
Baca Juga: PBB: Konflik di Sudan Berpotensi Timbulkan Bencana Kelaparan
“Mengingat semua hal di atas, pemerintah Niger, segera mencabut perjanjian mengenai status personel militer AS dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan Amerika di wilayah Republik Niger,” kata Abdramane.
Sejak perjanjian militer AS-Niger disepakati pada tahun 2012, AS sudah mengerahkan ribuan tentara untuk beroperasi di dua markas. Salah satunya di Pangkalan Udara 201 yang dibangun di dekat Agadez, wilayah Niger tengah, dengan biaya lebih dari $100 juta. Sejak tahun 2018 pangkalan itu telah digunakan untuk menargetkan berbagai kelompok teroris termasuk ISIS.
Namun, Abdramane mengatakan bahwa AS telah menghalangi kebebasan Niger untuk bermitra dengan pihak lain dalam memerangi kelompok teroris. Sehingga, penempatan tentara AS dianggap tidak lagi diperlukan.
Baca Juga: Inggris Finalisasi Kontrak Pembelian 14 Helikopter Chinook CH-47FER
Tidak hanya AS, junta militer Niger juga telah mengusir pasukan Prancis dan negara Eropa lainnya sejak merebut kekuasaan pada Juli tahun lalu. Mereka juga berupaya mendapatkan dukungan dari Rusia.
“Niger menyesali tindakan delegasi AS yang menolak hak rakyat Niger untuk memilih mitra dan kerja sama yang benar-benar mampu membantu memerangi terorisme,” kata Abdramane. (bp)
