Tinjau Penanganan Karhutla di Riau, Presiden Prabowo Tekankan Sistem Pencegahan Permanen

Jakarta, IDM – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8).

Kedatangan Prabowo menjadi langkah serius pemerintah dalam memastikan pemadaman berjalan tuntas sekaligus memperkuat sistem pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBDPK Riau, M. Edy Afrizal, menyampaikan bahwa sepanjang Januari–Agustus 2026, luasan lahan terbakar mencapai 16.277,50 hektare, dengan 10.514 hotspot terdeteksi.

Baca Juga: Sabu Cair 2,6 Ton Digagalkan, Menko Polkam: Indonesia Bukan Transit dan Pasar Narkoba Dunia!

Dari jumlah tersebut, 521 titik telah terkonfirmasi sebagai titik api. Hingga 23 Agustus, masih terdapat 306 hotspot, dengan 7 titik api aktif di empat kabupaten, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar.

Meski demikian, upaya pemadaman berhasil menekan luasan terbakar yang tersisa menjadi sekitar 900 hektare.

Presiden mengapresiasi capaian tersebut, menyebut keberhasilan mengatasi lebih dari 15.000 hektare sebagai bukti kerja keras TNI, Polri, BPBD, dan seluruh pihak terkait.

Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan Kenaikan Jabatan Pangdam dan Kapolda Riau, Syaratnya Karhutla Harus Tuntas

“Saya kira ini cukup membanggakan. Yang 900 hektare ini segera kerahkan kekuatan, tetap waspada untuk ke depan,” ujar Presiden.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman semata. Sistem pencegahan harus dibangun secara permanen melalui langkah-langkah solutif.

Di antaranya adalah pembuatan sumur bor dan embung sebagai sumber air cadangan, pengawasan permanen di desa-desa rawan karhutla, deteksi dini hotspot dengan dukungan teknologi BMKG, serta koordinasi terpadu antara Gubernur, Pangdam, dan Kapolda.

Selain pemadaman dan pencegahan, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, Presiden menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil sesuai ketentuan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Turun Langsung ke Flores, Pastikan Penanganan Gempa NTT Tak Ada yang Terlewat

Kunjungan Presiden ke Riau melanjutkan rangkaian peninjauan karhutla setelah sebelumnya ke Kalimantan. Langkah ini memperlihatkan strategi nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga membangun sistem pencegahan jangka panjang. Dengan sinergi lintas sektor, pemerintah berharap siklus tahunan karhutla dapat diputus dan dampak sosial-ekonomi masyarakat diminimalkan.

Dalam rapat tersebut turut dihadiri Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta pejabat daerah seperti Plt Gubernur Riau, Pangdam, Kapolda, dan perwakilan BMKG, Basarnas, serta BPBD.

Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan koordinasi terpadu antara pusat dan daerah dalam menghadapi karhutla.