Tak Mau Kecolongan, Kemenko Polkam Susun Jurus Baru Cegah Karhutla

Jakarta, IDM – Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diprediksi meningkat pada musim kemarau 2026.

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), pemerintah mulai menyusun rekomendasi kebijakan nasional yang menitikberatkan pada penguatan pencegahan, deteksi dini, hingga penegakan hukum terpadu sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 yang digelar di Jakarta.

Baca Juga: Demokrasi Papua jadi Taruhan, Kemenko Polkam Tancap Gas Kawal DOB

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Brigjen TNI Frenky E. Riupassa, dan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Frenky menyebut Karhutla tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga kesiapan nasional dalam menghadapi bencana.

Sehingga koordinasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam memperkuat mitigasi secara menyeluruh. Urgensi penyusunan kebijakan tersebut semakin meningkat setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga: Polri Bongkar Mega Korupsi, Menko Polkam Janji Koruptor Diburu Tanpa Pandang Bulu

Kondisi itu diperkirakan meningkatkan potensi kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Selain faktor cuaca, pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah tantangan mendasar yang masih menghambat pengendalian Karhutla.

Di antaranya belum optimalnya sinergi pencegahan lintas sektor, tingginya kerentanan lahan gambut, perlunya peningkatan kemampuan deteksi dini dan respons cepat pemerintah daerah, serta dominannya faktor manusia sebagai penyebab utama kebakaran.

Frenky menegaskan rekomendasi kebijakan yang tengah disusun diarahkan untuk menghasilkan langkah yang tidak hanya bersifat reaktif ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mampu memperkuat sistem pencegahan secara berkelanjutan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Larang BUMN Industri Pertahanan Dijual ke Asing

"Rekomendasi yang disusun diharapkan tidak hanya memperkuat penanganan darurat, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas pencegahan, memperkuat deteksi dini, serta memastikan penegakan hukum yang terpadu sebagai langkah strategis dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan," ucap Frenky.

Kemenko Polkam menilai penguatan sistem deteksi dini dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk menekan potensi Karhutla sebelum berkembang menjadi bencana berskala besar. Pendekatan tersebut sekaligus mendukung efektivitas pengerahan sumber daya nasional apabila terjadi kondisi darurat.

Melalui forum koordinasi ini, Kemenko Polkam menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan yang komprehensif, implementatif, serta adaptif terhadap perkembangan ancaman di lapangan.