Sinergi Aparat Penegak Hukum Diperkuat, Kemenko Polkam Kawal Reformasi KUHAP Nasional

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat sinergi antaraparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya mengawal implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari reformasi sistem peradilan pidana nasional yang diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, terintegrasi, transparan, dan berkeadilan.

Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Implementasi KUHAP Baru yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat.

Forum ini mempertemukan unsur Polri, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, kalangan akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi pemberlakuan KUHAP baru.

Baca Juga: Peringati Hari Bhayangkara, Menko Polkam Tekankan Pengabdian Polri bagi Bangsa

Membuka rapat koordinasi, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polkam, Dwi Agus, menegaskan pembaruan KUHAP membawa perubahan mendasar terhadap tata cara penanganan perkara pidana.

Sehingga implementasinya membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang solid di antara seluruh aparat penegak hukum.

"Implementasi KUHAP baru harus didukung oleh koordinasi yang kuat, regulasi pelaksana yang memadai, serta kesamaan pemahaman antaraparat penegak hukum agar tujuan pembaruan sistem peradilan pidana dapat tercapai secara optimal," ujarnya.

Menurut Dwi Agus, keberhasilan reformasi hukum acara pidana sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh institusi penegak hukum membangun pola kerja yang terpadu sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Kekuatan Bangsa Berawal dari Rakyat yang Sejahtera

Kesamaan interpretasi terhadap norma-norma baru dalam KUHAP menjadi prasyarat agar penegakan hukum berjalan efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, peserta mengulas berbagai tantangan implementasi KUHAP baru. Pembahasan mencakup penyelarasan kewenangan antar aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme koordinasi penanganan perkara.

Forum juga menyoroti pentingnya harmonisasi peraturan pelaksana dan pedoman teknis agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan baru dalam KUHAP.

Sinkronisasi regulasi dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum di lapangan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Dorong Industri Keamanan Nasional jadi Pilar Kedaulatan Indonesia

Selain aspek regulasi, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama.

Para peserta menilai sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan perlu dilakukan kepada seluruh aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang seragam terhadap substansi KUHAP baru.

Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat adaptasi kelembagaan sekaligus meningkatkan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Di sisi lain, pengembangan sistem informasi penanganan perkara yang terintegrasi antarlembaga juga dipandang sebagai kebutuhan mendesak. Integrasi digital diyakini dapat memperkuat koordinasi lintas institusi, mempercepat pertukaran data, meningkatkan transparansi proses hukum, serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana.