Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Sudaryono Janji Bersih-Bersih BGN

Jakarta, IDM – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Mengemban amanah memimpin salah satu program prioritas pemerintah, Sudaryono langsung menegaskan komitmennya membangun tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis sistem digital.

Menurut Sudaryono, kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo bukan sekadar penugasan administratif, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Program MBG, kata dia, merupakan program strategis pemerintah yang memiliki dimensi sosial sekaligus ekonomi.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lanjut usia, program ini juga menjadi penggerak ekonomi nasional melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Welfare State Indonesia Kini Masuk Jajaran Terkuat di Dunia

"Program Makan Bergizi Gratis ini adalah program besar, grande, dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Sudaryono.

Sebagai langkah awal, Sudaryono memastikan akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BGN. Ia menilai seluruh proses administrasi maupun pengelolaan anggaran harus semakin terbuka, terdokumentasi secara digital, dan mudah diawasi oleh publik.
Menurutnya, berbagai dinamika yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting agar BGN membangun sistem pengawasan yang lebih kuat dan tidak lagi bergantung pada mekanisme manual yang berpotensi menimbulkan celah penyimpangan.

"Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Kalau masih manual, bagaimana caranya supaya menjadi digital sehingga semuanya memiliki rekam jejak yang jelas," tegasnya.

Sudaryono juga menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang nilainya sangat besar.

Ia menekankan seluruh anggaran berasal dari uang rakyat sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan wajib dipertanggungjawabkan dan digunakan sepenuhnya untuk mencapai tujuan program.

Baca Juga: Presiden Prabowo Lantik 1.177 Perwira TNI-Polri di Istana

Sudaryono menuturkan Program MBG merupakan investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan bagi rakyat. Setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar sesuai dengan tujuan program," katanya.

Tak hanya soal anggaran, Kepala BGN juga ingin mengubah budaya kerja di lingkungan lembaga yang dipimpinnya. Ia menegaskan seluruh penyelesaian persoalan maupun proses pengambilan keputusan harus dilakukan melalui mekanisme resmi, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sudaryono menolak praktik komunikasi informal yang dilakukan secara tertutup dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Kita bukan lagi trust in person atau berbicara di ruang-ruang remang-remang. Semua persoalan harus dibahas melalui sistem, di ruang yang terang, transparan, dan bisa dilihat oleh publik," ujarnya.

Baca Juga: Suasana Haru Ribuan Keluarga Iringi Langkah Pengabdian Perwira TNI-Polri Tahun 2026

Selain memperkuat tata kelola, Sudaryono menilai Program MBG memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar diyakini akan membuka pasar yang lebih luas bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM di berbagai daerah.

Maka dari itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari meningkatnya kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dari tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal yang menopang kesejahteraan masyarakat.

Di akhir keterangannya, Sudaryono mengajak seluruh pemangku kepentingan ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo dan masyarakat Indonesia.

Ia juga menegaskan komitmennya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi dan penyimpangan.

"Doakan kami agar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Zero tolerance terhadap praktik korupsi maupun penyimpangan. Program ini harus benar-benar menjadi program rakyat, dikelola untuk rakyat, dan hasilnya dirasakan oleh rakyat," pungkasnya.