Rencana AS Membentuk Dewan Perdamaian Gaza Ditolak Keras Otoritas Palestina

Jakarta, IDM – Komisi Nasional untuk Aksi Rakyat Palestina menyatakan penolakan total terhadap usulan Amerika Serikat untuk menempatkan Gaza di bawah pemerintahan transisi yang dibentuk pihak luar.

Komisi menilai inisiatif tersebut merupakan bentuk kolonialisme baru yang mengabaikan hak rakyat Palestina.

Mengutip Middle East Eye, komisi menegaskan setiap struktur politik yang dibentuk tanpa persetujuan rakyat Palestina merupakan pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri.

Baca Juga: Bakamla RI Ikut Pelatihan Interdiksi Maritim Bersama 7 Negara

Skema yang diajukan AS dinilai sekadar melanjutkan pola dominasi lama dengan kemasan baru.

Rancangan resolusi yang disiapkan Washington untuk diajukan ke Dewan Keamanan PBB juga menuai kritik dari pakar hukum dan kelompok-kelompok Palestina.

Mereka menuding AS berusaha memasukkan tindakan yang mereka sebut sebagai genosida Israel ke dalam kerangka kerja internasional melalui pembentukan Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Baca Juga: Asah Kapabilitas, Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL Gelar Latihan Menembak

“Kami (Komisi) memperingatkan lembaga-lembaga tersebut berpotensi menormalisasi kekerasan dan membuka jalan bagi kontrol eksternal terhadap Gaza,” tegas Komisi.

“Sehingga mengikis hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri,” tambahnya.

Komisi menekankan kehadiran internasional hanya dapat diterima sebatas pemantauan gencatan senjata dan perlindungan warga sipil, tanpa kewenangan administratif ataupun politik.

Baca Juga: Bertemu Commander PACAF, Wamenhan RI Pertegas Komitmen Kemitraan

Setiap upaya menuju bentuk perwalian tersembunyi, tegas mereka, akan terus ditolak.

Diketahui, serangan Israel terhadap Gaza terus dilaporkan berlanjut meski ada klaim gencatan senjata, sementara akses bantuan kemanusiaan disebut masih dibatasi secara ketat. (Ykb)