Presiden Prabowo Tegaskan Kekuatan Bangsa Berawal dari Rakyat yang Sejahtera

Jakarta, IDM – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi maupun kekuatan militernya, tetapi berawal dari rakyat yang sejahtera.

Sehingga seluruh instrumen negara harus bekerja untuk memastikan tujuan kemerdekaan Indonesia benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6).

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin maupun sebuah pemerintahan terletak pada sejauh mana mereka mampu memberikan manfaat bagi rakyat.

Baca Juga: Alih Teknologi dan Mitigasi Risiko Geopolitik Warnai Ratifikasi Pertahanan Indonesia-Turki

Menurutnya, pembangunan nasional harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama kekuatan bangsa.

“Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan sekadar membebaskan bangsa dari penjajahan, melainkan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Baca Juga: Anggaran Kemenko Polkam 2027 Disetujui, Perkuat Orkestrasi Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Menurut Prabowo, kesejahteraan rakyat menjadi elemen strategis yang menentukan kemampuan bangsa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gejolak ekonomi global, ancaman krisis pangan, hingga persaingan geopolitik yang semakin kompleks.

Rakyat yang sejahtera dinilai akan memperkuat stabilitas sosial, memperbesar produktivitas nasional, dan menjadi modal utama bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Karena itulah saya bertekad, saya berjuang. Saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah,” tegasnya.

Presiden juga mengenang pengalamannya saat memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Pada masa itu, ia mengamati berkembangnya pendekatan ekonomi yang terlalu mengandalkan mekanisme pasar tanpa mempertimbangkan peran negara dalam melindungi kelompok masyarakat produktif, terutama petani dan nelayan.

Baca Juga: Kemenko Polkam Bangun Pertahanan Berlapis Hadapi Ancaman Kejahatan Siber Lintas Negara

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pandangan tersebut tidak sejalan dengan semangat pendirian Republik Indonesia yang menempatkan negara sebagai instrumen untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

“Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka,” katanya. Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat.

Keberadaan lembaga-lembaga negara, termasuk parlemen dan berbagai institusi pemerintahan, pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup rakyat.

“Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekadar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan? Kalau rakyat kita tidak sejahtera,” ujarnya. (Ykb)