Presiden Prabowo Siapkan Kenaikan Jabatan Pangdam dan Kapolda Riau, Syaratnya Karhutla Harus Tuntas

Jakarta, IDM – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi khusus terhadap kinerja jajaran TNI dan Polri di Riau dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Setelah mendengar langsung laporan Pangdam Riau Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo dan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Prabowo bahkan meminta Panglima TNI dan Kapolri menyiapkan peluang kenaikan jabatan bagi keduanya.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat di Posko Aju, Riau, Senin (24/8).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai langkah penanganan dan pencegahan karhutla yang dilakukan jajaran di Riau dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Saya kira ini sesuatu yang baik, mungkin kita catat untuk disampaikan ke daerah-daerah lain cara penanganan ini. Langkah-langkah kegiatan preventif kalian juga cukup bagus,” kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Presiden Prabowo Turun Langsung ke Lahan Karhutla Kubu Raya, Pastikan Api Tak Meluas
Prabowo kemudian menggali lebih jauh masa tugas kedua pejabat tersebut di Riau. Presiden menanyakan kepada Pangdam Agus Hadi Waluyo mengenai lama dirinya bertugas di wilayah tersebut.
“Pangdam sudah berapa lama di sini?” tanya Prabowo.
“Siap, 1 tahun,” jawab Pangdam Agus.
Kepala Negara juga menanyakan sudah berapa lama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bertugas di Riau.
“Kapolda?” tanya Prabowo.
“Siap, baru 17 bulan, eh baru 1 tahun lebih, Bapak,” jawab Kapolda Riau.
Mendengar jawaban itu, Prabowo kemudian meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencarikan jabatan yang memungkinkan bagi Pangdam dan Kapolda Riau untuk naik ke jenjang berikutnya.
Namun, Presiden memberikan satu syarat tegas: penanganan karhutla di Riau harus terlebih dahulu diselesaikan.
“Coba carikan jabatan supaya mereka bisa naik. Ya, selesai dulu. Ya kalau begitu 900 (hektar karhutla) selesai, Panglima TNI, Kapolri,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan karakter kepemimpinannya yang terbuka dalam memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya.
Menurutnya, pejabat yang bekerja baik akan mendapatkan apresiasi, sementara kinerja yang tidak sesuai harapan juga akan ditegur secara langsung.
Baca Juga: Presiden Prabowo Kembali Turun ke Sumatra, Perintahkan Karhutla Dituntaskan hingga Akar Masalah
“Saya bukan apa-apa, saya kalau, Anda tahu saya kan… Kalau enggak beres aku juga bicaranya juga ketus ya. Tapi, kalau bagus, saya bicara bagus,” ucapnya.
Bagi jajaran TNI dan Polri di daerah, evaluasi langsung Presiden menjadi dorongan untuk memperkuat koordinasi, deteksi dini, patroli, hingga respons cepat terhadap titik api.
Riau sendiri menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius pemerintah dalam penanganan karhutla.
Maka dari itu, keberhasilan menekan dan menuntaskan titik-titik kebakaran dinilai penting bukan hanya untuk melindungi lingkungan, tetapi juga menjaga keselamatan masyarakat serta aktivitas ekonomi.
Hankam

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD
TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).
Teknologi

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia
Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.
In Frame

History

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.































































































